BERANDANUSANTARA.CO.ID, BULUNGAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengambil langkah strategis jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara (Kaltara) pada 27 November 2024 mendatang. DPP Hanura resmi memberikan surat tugas kepada empat bakal calon (Balon) Gubernur Kaltara untuk melakukan lobi politik dan membangun koalisi.
Empat Balon Gubernur tersebut adalah Zainal A Paliwang, Yansen Tipa Padan, Asmin Laura Hafid, dan Brigjen Sulaiman. Selain itu, DPP Hanura juga mengamanahkan surat tugas kepada Ketua DPD Hanura Kaltara, Ingkong Ala, yang dipersiapkan sebagai bakal Calon Wakil Gubernur (Cawagub).
Surat tugas ini diserahkan langsung dalam sebuah acara silaturahmi yang digelar di Jakarta pada Kamis, 23 Mei 2024. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), serta Ketua Tim Pemenangan Penjaringan Penetapan (TPPP) DPP Hanura, Irjen Pol (Purn) Drs. Syahrizal Ahiar, yang menyerahkan surat tugas tersebut.
“Saya merasa terhormat dengan kepercayaan ini. Surat tugas ini merupakan langkah awal untuk membangun koalisi yang kuat jelang Pilgub Kaltara 2024,” kata Ingkong Ala, Ketua DPD Hanura Kaltara, pada Kamis, 30 Mei 2024.
Pada acara tersebut, hanya Brigjen TNI Sulaiman yang hadir secara langsung. Tiga bakal calon lainnya tidak bisa hadir karena berbagai alasan. Ingkong Ala sendiri berhalangan hadir karena menghadiri acara adat Dayak Kenyah yang bertepatan dengan pernikahan putra Kapolda.
“Kami sudah melaporkan kepada Ketum (OSO) bahwa saya tidak bisa hadir karena ada acara adat yang penting. Ketum juga kami undang,” jelas Ingkong Ala.
Dalam surat tugas tersebut, DPP Hanura menegaskan beberapa poin penting kepada para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Salah satu instruksi utamanya adalah melakukan lobi politik dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan yang cukup sesuai ambang batas yang dipersyaratkan untuk mendaftar ke KPU.
“Bakal calon diperintahkan untuk melakukan lobi politik agar memperoleh dukungan partai yang jumlah kursinya di DPRD mencapai 7 kursi. Mereka harus membangun koalisi untuk memenuhi syarat tersebut,” tambahnya.
Wakil Bupati Bulungan ini juga menegaskan bahwa surat tugas ini adalah langkah awal bagi para bakal calon sebelum DPP memutuskan rekomendasi sah kepada salah satu di antara mereka yang telah memenuhi syarat.
“DPP akan memutuskan rekomendasi resmi kepada salah satu bakal calon yang memenuhi syarat. Jadi, jangan ada isu yang tidak benar,” tegasnya.
Dengan langkah ini, DPP Hanura menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Pilgub Kaltara 2024, dan publik Kaltara kini menantikan perkembangan selanjutnya dari persaingan politik yang semakin sengit ini.