OPINI – Di tengah maraknya persaingan politik, beberapa calon pejabat daerah mulai menggunakan konsep “wakaf diri” sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat. Meskipun pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu nilai inti dalam Islam, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan istilah “wakaf diri” dalam kampanye politik justru bisa mencederai kesucian konsep wakaf dalam ajaran Islam.
Manipulasi Nilai-Nilai Islam untuk Kepentingan Politik
Istilah “wakaf diri” secara tradisional tidak dikenal dalam hukum syariat Islam yang lebih berfokus pada wakaf harta benda untuk kemaslahatan umat. Namun, belakangan ini, ada tren di mana calon pejabat daerah mengklaim bahwa mereka mewakafkan diri mereka untuk melayani masyarakat, dengan harapan mendapatkan dukungan politik. Penggunaan agama untuk meraih simpati politik bukanlah hal baru, tetapi pengenalan konsep “wakaf diri” ke dalam arena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan etis.
Para kritikus berpendapat bahwa tindakan ini bisa menjadi bentuk manipulasi nilai-nilai agama yang seharusnya suci. Dengan mengklaim diri sebagai “wakaf” untuk masyarakat, beberapa calon pejabat mencoba memanfaatkan perasaan religius masyarakat demi keuntungan politik pribadi. Ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap konsep wakaf dan merusak makna asli dari pengabdian yang tulus.
Dalil Islam Menentang Penyalahgunaan Agama
Islam sangat menekankan keikhlasan niat dalam segala bentuk ibadah dan amal. Penyalahgunaan nilai-nilai agama untuk kepentingan duniawi, seperti memperoleh kekuasaan politik, adalah sesuatu yang dicela dalam Al-Qur’an dan Hadis.
- Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah (2:264): “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.”
- Hadis Riwayat Ahmad: Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka.”
Dalil-dalil ini memperingatkan umat Islam agar tidak menggunakan amal atau tindakan yang seharusnya suci sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan atau kekuasaan di mata manusia. Dalam konteks ini, mengklaim “wakaf diri” untuk tujuan politik dapat dianggap sebagai riya’ (pamer), yang tidak hanya menghilangkan nilai amal itu sendiri tetapi juga bisa mendatangkan dosa.
Bahaya Mengkomersialisasikan Agama
Jika praktik ini dibiarkan, ada risiko bahwa nilai-nilai agama Islam akan semakin dikomersialisasikan dan digunakan semata-mata sebagai alat politik. Ini tidak hanya menurunkan martabat agama tetapi juga dapat menyebabkan keretakan sosial, di mana masyarakat mulai meragukan ketulusan dari mereka yang seharusnya memimpin dengan amanah.
Para ulama dan tokoh agama telah mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap calon pejabat yang menggunakan agama sebagai alat politik. Mereka menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas, kompetensi, dan ketulusan dalam melayani, bukan karena slogan-slogan religius yang tidak disertai dengan niat yang murni.
Konsep “wakaf diri” yang digunakan oleh beberapa calon pejabat daerah sebagai strategi untuk meraih simpati politik menimbulkan kekhawatiran tentang manipulasi nilai-nilai agama untuk kepentingan pribadi. Sementara pengabdian kepada masyarakat adalah hal yang mulia, penggunaannya sebagai alat politik dengan memanfaatkan sentimen keagamaan dapat merusak makna asli dari pengabdian dan mengikis kepercayaan masyarakat. Umat Islam diingatkan untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam retorika yang tampaknya religius tetapi tidak disertai dengan keikhlasan niat. (HI)