BERANDANUSANTARA.CO.ID, TARAKAN – Vickner Sinaga, yang sebelumnya sempat mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara pada Pemilu 2024 lalu, kini resmi terpilih sebagai Bupati Dairi. Kemenangan ini menjadi langkah besar dalam karier politiknya setelah sempat mencoba peruntungan di level legislatif nasional.
Pada Pemilu 2024, Vickner Sinaga, yang maju melalui partai Golkar, tidak berhasil meraih kursi di DPR RI Dapil Kaltara. Meskipun demikian, ia tidak mundur dari dunia politik dan justru kembali berjuang dalam kontestasi politik tingkat daerah. Pada Pilkada Dairi 2025, Vickner Sinaga berhasil memperoleh dukungan luas dari masyarakat, mengalahkan kandidat lainnya dan meraih posisi tertinggi di Kabupaten Dairi.
Kemenangan Vickner Sinaga ini dianggap sebagai buah dari konsistensinya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun dalam upayanya memperkenalkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu sebelumnya. Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di wilayahnya, dan kini ia diharapkan dapat membawa perubahan positif serta kemajuan bagi Kabupaten Dairi.
Sebagai Bupati Dairi terpilih, Vickner Sinaga berjanji untuk melanjutkan program pembangunan yang pro-rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Dairi yang lebih baik, melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Sebelumnya, Vickner Sinaga juga dikenal sebagai figur yang memiliki hubungan erat dengan partai Golkar, yang menjadi kendaraan politiknya dalam meraih posisi Bupati Dairi. Kemenangan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Golkar di daerah tersebut serta memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Dairi ke depan.
Dengan terpilihnya Vickner Sinaga sebagai Bupati Dairi, masyarakat Dairi kini menanti langkah-langkah konkrit yang akan diambilnya dalam meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (HI)