BERANDANUSANTARA.CO.ID, TARAKAN – Ribuan massa yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di pusat Kota Tarakan di depan Gedung DPRD Kota Tarakan, Senin (01/09/25). Mereka menyoroti keputusan DPR RI yang dinilai tidak peka terhadap kondisi bangsa, setelah beredar kabar mengenai adanya kenaikan gaji anggota dewan di tengah upaya efisiensi anggaran negara.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga malam hari ini diwarnai dengan orasi, hingga pembentangan spanduk berisi kritik pedas terhadap para wakil rakyat. Massa menilai, kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya empati DPR RI terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tantangan ekonomi, khususnya di daerah.
“Kami hadir di sini bukan sekadar untuk berteriak, tetapi ingin mengingatkan DPR RI bahwa mereka dipilih oleh rakyat. Bagaimana mungkin di saat rakyat diminta berhemat, para wakil justru menaikkan gaji mereka sendiri,” tegas salah satu orator dari perwakilan organisasi mahasiswa.
Dalam aksinya, demonstran juga menuntut transparansi penggunaan anggaran DPR RI, serta meminta Presiden dan pemerintah pusat untuk meninjau kembali keputusan kenaikan gaji tersebut. Mereka menilai langkah itu berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan sosial antara pejabat dan masyarakat biasa.
Sejumlah aparat keamanan dari kepolisian turut berjaga untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib. Meski sempat terjadi dorong-dorongan kecil, situasi dapat dikendalikan dan aksi berjalan damai hingga massa membubarkan diri pada sore hari.
Masyarakat yang ikut dalam barisan aksi menegaskan, kritik ini bukan hanya suara mahasiswa, melainkan kegelisahan bersama. “Kenaikan gaji DPR di tengah situasi ekonomi seperti ini jelas melukai hati rakyat. Kami akan terus bersuara sampai aspirasi ini didengar,” ujar salah seorang warga yang turut berorasi.
Aksi di Tarakan ini menjadi bagian dari gelombang protes serupa di berbagai daerah di Indonesia, menandakan semakin tingginya sorotan publik terhadap kebijakan DPR RI. Para demonstran berharap, keputusan kontroversial ini segera ditinjau ulang demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. (HI)