BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jumat (12/9/2025). Pertemuan ini dihadiri sekitar 21 pimpinan dan perwakilan kementerian/lembaga (K/L) serta instansi terkait untuk membahas penanganan kerawanan bahaya radiasi radionuklida Cesium-137 (Cs-137) dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat.
Dikutip dari laman resmi pom.go.id, Rakortas tersebut digelar menyusul temuan kontaminasi zat radioaktif Cs-137 pada produk udang beku asal Cikande, Banten, yang diekspor ke Amerika Serikat (AS). Temuan ini memicu penarikan produk (recall) di Negeri Paman Sam, sekaligus memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan pangan dan potensi dampak negatif bagi perekonomian, kepercayaan konsumen, serta regulasi ekspor Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memimpin rapat menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap insiden ini. “Komunikasi dengan pihak terkait, Pak. Tidak usah menunggu keputusan saya. Laksanakan tugas untuk membela merah putih,” ujarnya kepada jajaran K/L yang hadir.
Zulkifli menambahkan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian untuk menangani dugaan pencemaran tersebut. “Pemerintah kita menaruh perhatian penuh atas dugaan pencemaran Cs-137 pada udang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, sehingga terjadi recall. Karena itu, Satgas segera bekerja untuk melokalisir sumber pencemaran dan melakukan dekontaminasi,” jelasnya.
Menko Pangan juga menekankan pentingnya menjaga sektor perikanan, khususnya industri udang, yang merupakan aset strategis negara. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), volume ekspor udang Indonesia pada 2024 mencapai 214,58 ribu ton dengan nilai ekonomi sebesar USD 1,68 miliar. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai eksportir udang terbesar ke-5 di dunia setelah Ekuador, India, Vietnam, dan Tiongkok, dengan Amerika Serikat sebagai pasar utama.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa lembaganya telah melakukan langkah koordinasi cepat dengan KKP terkait kasus ini. “BPOM bersama KKP terus berkoordinasi secara intensif untuk memastikan keamanan produk perikanan Indonesia. Kami berkomitmen menjalankan tugas dengan profesional dan sesuai kewenangan, demi melindungi konsumen serta menjaga reputasi ekspor Indonesia di pasar internasional,” ungkap Taruna.
Ia menambahkan, investigasi dilakukan secara hati-hati dengan pendekatan ilmiah sesuai standar internasional. “Keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama kita,” tegasnya. (HI)