BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR — Industri di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berkembang pesat. Di balik geliat tersebut, muncul tantangan besar terkait perlindungan tenaga kerja. Data terbaru menunjukkan lebih dari 5.000 perusahaan kini beroperasi di Kaltara, menyerap setidaknya 120.000 pekerja.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengungkapkan jumlah itu bahkan bisa jauh lebih besar. Berdasarkan versi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja diperkirakan dapat menembus 200 ribu orang.
“Angka ini menunjukkan Kaltara sangat bergantung pada sektor industri. Dengan lonjakan tersebut, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus segera mengambil langkah strategis,” ujarnya, Rabu (3/12).
Syamsuddin menegaskan perlindungan ketenagakerjaan harus menjadi prioritas utama, terutama bagi para pekerja rentan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan BPJS Ketenagakerjaan segera diberikan, meski kondisi anggaran sedang tidak ideal.
“Kami mendesak agar perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan segera diwujudkan, meskipun anggaran daerah sedang terpuruk,” tegasnya.
Dukungan untuk Dunia Usaha
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya memastikan iklim investasi tetap kondusif. Pemerintah diminta tidak mengeluarkan kebijakan yang justru mempersulit operasional perusahaan.
Menurutnya, perlu ada prinsip timbal balik (take and give) antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan agar industri terus tumbuh sehat tanpa mengabaikan kesejahteraan buruh.
“Ketergantungan kita terhadap industri ini sangat tinggi. Karena itu, BPJS Tenaga Kerja bagi pekerja rentan wajib ada. Namun pemerintah juga jangan mempersulit perusahaan,” tambahnya.
Program Berlanjut Tahun Depan
Syamsuddin memastikan inisiatif untuk memperkuat perlindungan pekerja serta memfasilitasi kebutuhan industri akan terus dilanjutkan pada tahun mendatang.
Ia berharap pembangunan industri di Kaltara dapat berjalan berimbang, antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerjanya. (Adv/Eka)