BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR – Persoalan stunting di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. DPRD menilai, upaya penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara umum dan seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat di wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Kaltara, Rahman, menegaskan bahwa karakteristik stunting di daerah perbatasan berbeda dengan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pendekatan dan program yang diterapkan juga harus berbeda agar hasilnya lebih efektif.
“Stunting di wilayah perbatasan harus ditangani dengan program yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Rahman.
Menurutnya, masih banyak tantangan yang dihadapi masyarakat perbatasan, terutama keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta infrastruktur dasar. Kondisi tersebut membuat program penanganan stunting yang bersifat umum sering kali tidak berjalan optimal.
“Kalau pendekatannya disamakan dengan daerah perkotaan, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Di perbatasan, akses dan kondisi lapangan sangat berbeda,” jelasnya.
Rahman menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan melalui intervensi terpadu lintas sektor. Tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor pendidikan, ketahanan pangan keluarga, sanitasi, dan penyediaan air bersih harus dilibatkan secara aktif.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Semua perangkat daerah harus terlibat dan saling mendukung,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah agar memastikan berbagai program bantuan benar-benar berjalan secara konsisten. Mulai dari bantuan gizi untuk balita, pendampingan ibu hamil, hingga edukasi terkait pola asuh dan pemenuhan gizi keluarga.
“Programnya harus berkelanjutan, bukan hanya sesaat. Edukasi kepada orang tua juga penting agar pemahaman tentang gizi dan kesehatan anak semakin baik,” katanya.
Rahman juga menyoroti pentingnya validitas data dalam penanganan stunting. Ia menilai, data yang akurat akan memastikan bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan, khususnya di wilayah perbatasan.
“Data harus benar-benar valid agar bantuan tepat sasaran dan tidak salah sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahman memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran daerah agar program percepatan penurunan stunting, khususnya di wilayah perbatasan, mendapatkan perhatian dan prioritas khusus dari pemerintah.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kualitas generasi masa depan Kalimantan Utara. Kita tidak ingin anak-anak di perbatasan tertinggal dari daerah lain,” pungkasnya. (adv/Eka)