BERANDANUSANTARA.CO.ID, NUNUKAN – Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, di Binusan Dalam, Kecamatan Nunukan, kembali membuka persoalan klasik yang selama bertahun-tahun tak tersentuh penyelesaian.
Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak parah masih menjadi kenyataan pahit bagi warga, meski wilayah ini dilalui jalan berstatus provinsi.
Dalam pertemuan yang digelar baru-baru di Sei Banjar RT 08, warga dengan tegas menyampaikan kekecewaan mereka. Akses jalan utama di kawasan tersebut disebut sudah puluhan tahun dibiarkan rusak tanpa perbaikan berarti. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur dan genangan air, menyulitkan kendaraan dan membahayakan keselamatan warga.
Persoalan tidak berhenti di badan jalan. Sekitar 10 jembatan penghubung antar-RT juga berada dalam kondisi rawan. Hampir setiap musim hujan, jembatan-jembatan itu ambruk akibat derasnya curah hujan.
Ironisnya, perbaikan kerap dilakukan secara swadaya oleh warga, sementara tanggung jawab pemerintah dinilai belum terlihat nyata.
Menanggapi keluhan tersebut, Rismanto turun langsung meninjau lokasi. Ia mengakui kondisi infrastruktur di Binusan Dalam sangat memprihatinkan dan tidak layak dibiarkan terus-menerus.
“Ini akses vital masyarakat. Kalau sudah puluhan tahun rusak, berarti ada masalah serius dalam penanganannya,” tegas Rismanto.
Ia berjanji akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi dan menyampaikannya kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun, janji tersebut kembali diuji oleh harapan warga yang selama ini sudah terlalu sering mendengar komitmen serupa tanpa realisasi.
Keluhan datang dari warga RT 07, RT 08, hingga RT 15. Mereka berharap kunjungan anggota DPRD tidak sekadar formalitas tahunan, tetapi menjadi titik balik perbaikan infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua RT 08, Firman, menegaskan jalan dan jembatan tersebut merupakan urat nadi aktivitas warga.
“Jalan ini menghubungkan RT 09 Semangkadu, RT 08 Sei Pasir, dan RT 10 perbatasan Kilo. Ada sekitar 10 jembatan yang selama ini selalu kami perbaiki secara swadaya. Sampai kapan warga harus menambal tanggung jawab pemerintah?” pungkasnya. (Adv/Eka)