BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR – Ancaman penyebaran hoaks di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Utara. Anggota DPRD Kaltara, Herman, menilai penguatan peran Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) sangat penting untuk menjaga ruang informasi yang sehat.
Herman menegaskan, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota KPID Kaltara merupakan tahapan krusial dalam menentukan kualitas pengawasan penyiaran ke depan.
Menurutnya, wilayah perbatasan sangat rentan terhadap hoaks dan informasi yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, KPID harus diisi oleh individu yang kompeten dan berintegritas. Arus informasi yang cepat melalui media digital dan siaran lintas wilayah menuntut komisioner KPID tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga peka terhadap kondisi sosial masyarakat perbatasan.
“KPID bukan sekadar lembaga administratif, tetapi berperan penting menjaga informasi yang sehat, mendidik, dan tidak memecah belah masyarakat,” ujarnya.
Melalui fit and proper test, DPRD Kaltara akan menilai secara mendalam pemahaman calon terhadap regulasi penyiaran, rekam jejak, serta komitmen menjaga etika dan kepentingan publik.
Proses ini diharapkan mampu menyaring komisioner yang siap menghadapi tantangan, termasuk maraknya hoaks.
Herman menambahkan, KPID yang kuat sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas sosial di Kalimantan Utara, terutama di wilayah perbatasan.
DPRD Kaltara pun berkomitmen menjalankan proses seleksi secara objektif dan transparan demi kepentingan masyarakat.
“Kami berharap KPID Kaltara ke depan menjadi garda terdepan melawan hoaks dan menjaga ruang siaran yang sehat,” pungkasnya. (Adv/Eka)