TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas sejumlah aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat Desa Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Selasa (13/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T., bersama Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, S.T. Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, perusahaan, koperasi, serta masyarakat Desa Tanah Kuning.
Dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan menjadi pembahasan, di antaranya transparansi pembangunan dan pengelolaan dana desa, tata kelola koperasi dan kebun plasma, mekanisme pemilihan Ketua RT, serta keterbukaan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, DPRD Kaltara merekomendasikan agar pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar musyawarah lanjutan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan pembangunan dengan mengacu pada dokumen dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.
DPRD juga mendorong Dinas Pertanian serta Koperasi Mega Buana untuk memperjelas status administrasi dan aspek hukum kebun yang menjadi persoalan dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, penguatan koordinasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan dinilai penting untuk meningkatkan transparansi penyaluran CSR serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kewajiban perusahaan.
Melalui RDP ini, DPRD Kaltara berupaya memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan melalui musyawarah, keterbukaan informasi, dan mekanisme hukum yang berlaku.
Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait sehingga berbagai persoalan di Desa Tanah Kuning memperoleh kejelasan dan penyelesaian sesuai ketentuan.
