NUNUKAN – Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pesan itu ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, saat menggelar reses perdana di Warung Makan KebunKu, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan sekitar 100 warga yang hadir, Nasir secara terbuka mengungkapkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang tengah menghadapi tekanan fiskal. Situasi tersebut membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan program pembangunan dan menetapkan skala prioritas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, dirinya tidak ingin memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat, terlebih jika usulan yang disampaikan belum tentu dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa setiap aspirasi membutuhkan proses panjang sebelum masuk dalam program pembangunan, mulai dari verifikasi administrasi hingga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Nasir.
Dia memastikan seluruh masukan dan kebutuhan warga yang disampaikan dalam forum reses tetap menjadi perhatian. Setiap usulan akan dicatat, dipetakan, kemudian disesuaikan dengan skala prioritas serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan bersama Pemprov Kaltara. Sementara usulan yang berada di bawah kewenangan kabupaten akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Nasir juga mengingatkan bahwa perjuangan aspirasi tidak berhenti setelah masyarakat menyampaikan usulan dalam kegiatan reses. Ada tahapan yang harus dilalui agar kebutuhan warga dapat masuk dalam perencanaan pembangunan.
Karena itu, dia menilai penting bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan aspirasi yang telah disampaikan, termasuk kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran.
“Reses ini bukan sekadar tempat masyarakat menyampaikan usulan. Ini juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan selama ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir turut memaparkan sejumlah kegiatan dan hasil perjuangannya selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Kaltara.
Dia menegaskan, keberhasilan memperjuangkan kebutuhan masyarakat bukan hasil kerja seorang anggota dewan semata, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Selain berdialog dan menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga diwarnai dengan pembagian beras kepada warga yang hadir. Nasir menyebut kegiatan berbagi itu sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat.
“Silaturahmi seperti ini sangat berarti bagi saya. Kita bisa bertemu, saling mendengar, dan saling berbagi. Apa yang kita berikan mungkin tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi penguat hubungan persaudaraan di antara kita,” tuturnya.
Dia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda formal penyerapan aspirasi, tetapi juga mampu memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat.
Nasir kembali menegaskan bahwa meskipun kemampuan keuangan daerah terbatas, seluruh kebutuhan warga yang disampaikan tetap akan dikawal sesuai prioritas dan kewenangan pemerintah.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya. (**)
