TANJUNG SELOR – Perbedaan wilayah administrasi tidak seharusnya membuat masyarakat kesulitan mendapatkan akses bantuan pemerintah. Persoalan ini menjadi salah satu aspirasi yang disuarakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam pertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK RI, anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, bersama sejumlah anggota dewan lainnya menyampaikan persoalan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang lokasi tempat tinggal dan kegiatan usahanya berada di wilayah administratif berbeda.
“Salah satu contoh yang disampaikan berkaitan dengan nelayan dan petambak yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambaknya secara geografis berada di wilayah Kabupaten Bulungan.”ujarnya
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika masyarakat membutuhkan bantuan sarana usaha dari pemerintah daerah.
DPRD menilai bantuan yang diperjuangkan pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat yang menjadi konstituen di daerah pemilihannya.
“Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan agar perbedaan administrasi wilayah tidak menjadi penghambat pelayanan.”pungkasnya
Dalam forum tersebut, DPRD juga berharap adanya kejelasan regulasi dan koordinasi lintas daerah sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat dan memiliki kepastian hukum.
Merespons persoalan tersebut, Tim Korsup KPK RI menjelaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dalam penjelasannya, KPK menyoroti unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penanganan tindak pidana korupsi, yakni perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, serta unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea), sesuai konteks ketentuan hukum yang berlaku.
KPK juga mendorong penguatan koordinasi formal antarpemerintahan melalui Musrenbang dan mekanisme lainnya.
DPRD berharap persoalan kewenangan lintas wilayah dapat diselesaikan melalui sinkronisasi regulasi sehingga aspirasi masyarakat tetap terakomodasi tanpa mengabaikan aturan.
