HomeDPRD KaltaraNasir Minta Pemerintah Jemput Bola, Pelaku UMKM Jangan Dipersulit Urus Bantuan

Nasir Minta Pemerintah Jemput Bola, Pelaku UMKM Jangan Dipersulit Urus Bantuan

NUNUKAN – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membutuhkan lebih dari sekadar program bantuan. Kemudahan akses, pendampingan, hingga kepastian informasi menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengembangkan usaha secara mandiri.

Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat reses kedua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan, Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 90 peserta tersebut, warga berharap pemerintah lebih aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Terutama bagi pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah.

Selama ini, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan ketika harus memenuhi persyaratan administrasi, mulai dari pembentukan kelompok usaha hingga penyusunan proposal bantuan.

Warga pun berharap instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, tidak hanya menunggu masyarakat datang membawa proposal, tetapi turun langsung memberikan sosialisasi dan pendampingan.

Menanggapi hal tersebut, Nasir menilai pola pelayanan jemput bola perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, keterbatasan pemahaman administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan usaha.

“Jangan sampai masyarakat yang punya kemauan bekerja dan berusaha justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi. Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” tegas Nasir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara itu mengatakan, banyak masyarakat memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai jenis usaha. Mulai dari usaha makanan, perdagangan kecil, kerajinan, hingga kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Namun, keinginan tersebut terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai persyaratan program bantuan.

Karena itu, ia mendorong perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM agar melakukan pendataan langsung terhadap pelaku usaha, sekaligus membantu masyarakat memahami program yang tersedia.

“Jangan sampai yang mendapatkan bantuan hanya mereka yang sudah tahu cara membuat proposal dan memahami jalur administrasi. Sementara masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan justru tertinggal karena tidak tahu harus memulai dari mana,” ujarnya.

Nasir juga mengingatkan pembentukan kelompok usaha harus dilakukan secara tepat. Kelompok tersebut tidak boleh sekadar dibentuk untuk memenuhi persyaratan administrasi, melainkan harus memiliki kesamaan kegiatan, komitmen anggota, dan rencana pengembangan usaha yang jelas.

Menurutnya, bantuan pemerintah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Nasir menilai pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap perlu menjadi perhatian. Program yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha dapat menjadi salah satu upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, jangan sampai kita kehilangan perhatian terhadap sektor ekonomi produktif. Justru kita harus mendorong lebih banyak masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!