TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatatkan capaian positif dalam penilaian integritas pemerintahan. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), Kaltara memperoleh skor 73,14 persen dan menempati peringkat pertama di Pulau Kalimantan.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara saat menghadiri Rapat Koordinasi, Evaluasi, dan Sosialisasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Pencegahan Korupsi Terintegrasi bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Selasa (17/11/26)
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan skor tersebut juga menempatkan Kaltara pada peringkat ketujuh dari 38 provinsi secara nasional. Sementara dalam kategori pemerintah provinsi dengan kapasitas fiskal kecil, Kaltara berada di posisi ketiga nasional.
Selain capaian SPI, Gubernur turut memaparkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 yang mencapai 81,7 persen.
“Capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada delapan area intervensi pencegahan korupsi.”ujarnya
Ia juga mengapresiasi supervisi berkelanjutan KPK RI dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang transparan dan akuntabel di Bumi Benuanta.
“Seluruh proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.”terangnya
Selain itu, Kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting agar setiap program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), termasuk kewajiban evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa melalui sistem SIKaP LKPP oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengawasan dan mempertahankan capaian integritas tersebut.”tutupnya
