TARAKAN – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Program yang dijalankan harus benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat sekaligus sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026) pekan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Syamsuddin menyampaikan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, terdapat arahan agar Pemprov Kaltara lebih memprioritaskan program yang menjadi kewenangan provinsi. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan anggaran lebih terarah dan tidak tumpang tindih dengan tanggung jawab pemerintah kabupaten maupun kota.
“Karena anggarannya terbatas, maka hanya bisa dilakukan yang merupakan kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi di Tarakan itu apa saja, maka itu yang bisa dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun DPRD,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Tarakan tersebut mengakui, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat langsung direalisasikan melalui APBD Provinsi Kaltara.
Ada sejumlah usulan yang secara administratif dan pembagian tugas pemerintahan justru menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota. Karena itu, pemahaman mengenai batas kewenangan menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan.
Meski demikian, Syamsuddin memastikan kegiatan reses tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di lingkungannya.
Seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan perjuangan DPRD, dengan mempertimbangkan kesesuaian kewenangan, skala prioritas, serta kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap masyarakat dapat memahami mekanisme tersebut sehingga setiap usulan pembangunan bisa disampaikan kepada instansi yang tepat dan memiliki peluang lebih besar untuk ditindaklanjuti.
Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghambat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, tetapi menjadi pertimbangan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.
