HomeDPRD KaltaraAPBD Kaltara 2027 Hanya Rp2,2 Triliun, Supa’ad Pastikan Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan

APBD Kaltara 2027 Hanya Rp2,2 Triliun, Supa’ad Pastikan Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan

TARAKAN – Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan pada 2027.

Pasalnya, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun depan diperkirakan hanya mencapai Rp2,2 triliun, atau tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran 2026.

Kondisi tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, saat menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama seluruh Ketua RT se-Kecamatan Tarakan Utara di CC Cafe, Juata Permai, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Supa’ad menjelaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Terlebih, sebagian besar anggaran telah terserap untuk membiayai kebutuhan wajib pemerintahan.

Ia menyebutkan, berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), proyeksi APBD Kaltara 2027 masih berada di kisaran Rp2,2 triliun.

“Sesuai nota kesepakatan persetujuan bersama tentang KUA-PPAS, APBD kita tahun depan berkisar Rp2,2 triliun. Angkanya masih sama seperti tahun 2026 ini,” ungkapnya.

Supa’ad memaparkan, dari total anggaran tersebut, sekitar 80 persen telah dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan wajib. Rinciannya, 30 persen untuk pembangunan, 30 persen untuk operasional aparatur sipil negara (ASN) beserta seluruh perangkatnya, serta 20 persen untuk sektor pendidikan, khususnya jenjang SMA dan sederajat.

Dengan komposisi tersebut, hanya tersisa sekitar 20 persen anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai urusan pilihan maupun program lainnya.

“Berarti sudah 80 persen itu untuk urusan wajib. Sisanya 20 persen untuk urusan-urusan pilihan,” jelasnya.

Meski ruang anggaran relatif terbatas, Supa’ad menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan para Ketua RT, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase hingga fasilitas rumah ibadah, tetap akan ditampung dan diperjuangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui kegiatan reses menjadi bagian penting untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung, sekaligus menentukan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Selain membahas kondisi fiskal dan prioritas pembangunan, kegiatan reses tersebut juga menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran narasumber ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para Ketua RT mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!