HomeKaltaraBulunganLindungi Anak, DPRD Kaltara Minta Koordinasi Antarlembaga Diperkuat

Lindungi Anak, DPRD Kaltara Minta Koordinasi Antarlembaga Diperkuat

TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti pentingnya pembenahan koordinasi dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Kolaborasi pemerintah dan lembaga layanan dinilai menjadi kunci agar setiap anak mendapatkan penanganan sesuai kebutuhannya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, mengatakan perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau satu lembaga tertentu. Seluruh pihak harus terlibat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, penanganan AMPK membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari mengidentifikasi persoalan anak, memberikan pendampingan hingga memastikan seluruh kebutuhan mereka terpenuhi.

“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, persoalan yang dialami anak dengan kebutuhan perlindungan khusus kerap membutuhkan penanganan dari berbagai aspek sekaligus.

Selain pendampingan, anak juga bisa memerlukan pelayanan kesehatan, akses pendidikan, perlindungan sosial hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya.

Karena itu, Rahman mengingatkan agar penanganan tidak hanya berfokus pada satu persoalan, sementara kebutuhan lain yang juga penting justru terabaikan.

“Penanganan anak harus dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai kebutuhan anak hanya ditangani dari satu sisi, sementara kebutuhan lainnya terabaikan,” katanya.

Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan tersebut juga menekankan pentingnya pemahaman setiap lembaga terhadap tugas, fungsi dan mekanisme koordinasi dalam menangani persoalan anak.

Dengan pembagian peran yang jelas, setiap kasus diharapkan dapat segera ditangani oleh pihak yang tepat sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.

Rahman berharap koordinasi antara pemerintah dan lembaga penyedia layanan dapat dibangun secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap anak yang membutuhkan perlindungan bisa memperoleh penanganan secara cepat, tepat dan menyeluruh.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!