BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas uji coba penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggunakan sistem prasmanan di berbagai satuan pendidikan secara bertahap guna meningkatkan efisiensi distribusi serta memberikan fleksibilitas bagi para siswa, Sabtu (21/11/2026).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan perluasan metode penyajian mandiri ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa adanya persiapan matang dari pihak pengelola di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, lembaga tersebut menetapkan standar operasional prosedur yang sangat ketat untuk memastikan setiap porsi makanan yang dikonsumsi para siswa tetap terjaga kualitas nutrisi, kebersihan, serta keamanannya dari potensi kontaminasi.
“Setiap penyelenggara yang ingin menerapkan pola tersebut harus terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada BGN dan mengikuti pelatihan agar memahami mekanisme serta standar pelaksanaan yang benar,” ujar Sudaryono.
Pendekatan prasmanan dipilih karena memberikan keleluasaan psikologis bagi anak-anak untuk mengambil porsi sesuai dengan kapasitas lambung mereka, sekaligus menekan angka sisa makanan atau pemborosan pangan yang sering terjadi pada sistem paket tertutup sebelumnya.
| Aspek Utama | Ketentuan Pelaksanaan MBG Prasmanan |
|---|---|
| Metode | Penyajian mandiri terbuka |
| Pengawasan | Standar operasional prosedur ketat |
| Fokus | Higienitas, suhu makanan, dan kecukupan gizi |
Melalui metode tersebut, para siswa diajari untuk mengenali kebutuhan nutrisi harian mereka sendiri dan belajar mengambil makanan secara bijak di bawah bimbingan tenaga pendamping gizi yang disiagakan di setiap sekolah penerima manfaat.
Pengawasan ketat juga diberlakukan pada aspek sanitasi alat makan, kebersihan area sekitar meja saji, hingga pemantauan suhu makanan secara berkala agar tetap layak konsumsi sebelum sesi penyajian dimulai setiap harinya.
“Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyajian makanan secara prasmanan tetap memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat,” tambahnya.
Selain faktor kesehatan, efisiensi logistik menjadi pertimbangan utama dalam penerapan sistem ini agar rantai distribusi dari satuan pelayanan pemenuhan gizi berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Pemerintah berharap perluasan uji coba ini dapat menjadi landasan evaluasi komprehensif untuk menyusun pedoman permanen pelaksanaan program secara nasional di masa mendatang.
