Suara Rakyat dari Timur: 12.000 Massa GASMEN Desak Pemerintah Tak Hentikan Program MBG

Audiensi DPP GASMEN di Kemensetneg
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memimpin penerimaan audiensi DPP GASMEN (Gerakan Sahabat Komendan) di Ruang Aspirasi, Gedung Sayap Timur Kemensetneg, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Foto: Humas Kemensetneg RI

BERANDANUSANTARA.CO.ID – Bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ketika sekitar 12.000 orang memenuhi kawasan Monas pada Kamis (18/6/2026), mereka membawa satu pesan yang sama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus berjalan. Di balik lautan massa itu, tersimpan suara-suara dari pelosok negeri yang selama ini jarang terdengar — dari Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga sudut-sudut terpencil Indonesia Timur.

Aspirasi itu disampaikan langsung dalam audiensi resmi yang diterima Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Ruang Aspirasi, Gedung Sayap Timur. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, hadir langsung memimpin penerimaan delegasi dari DPP GASMEN (Gerakan Sahabat Komendan).

Ketimpangan Gizi: Luka Lama yang Belum Sembuh

Di balik meja audiensi, Zafran — perwakilan dari Maluku — melukiskan realita pahit yang kerap luput dari perhatian publik. Di sebagian wilayah Maluku, jaringan komunikasi tidak tersedia, air bersih menjadi kemewahan, dan akses transportasi laut hanya hadir sekali dalam sebulan. Angka stunting pun terus merangkak naik.

“Stunting di Maluku itu naik. Kami butuh orang yang betul-betul bekerja sesuai kebutuhan kami. Program MBG ini bagus buat kami,” ungkap Zafran dengan penuh harap.

Pernyataan Zafran bukan suara tunggal. Daud, perwakilan lain dari GASMEN, menegaskan bahwa keterbatasan akses pangan di daerah kepulauan dan terpencil menjadi alasan kuat mengapa program ini tidak boleh dihentikan. “Masyarakat yang di pedalaman jadi dapat makan bergizi melalui program ini. Berikan waktu kepada Presiden untuk mengatasi permasalahan tersebut,” katanya.

Korupsi Bukan Alasan untuk Berhenti, Tapi Alasan untuk Berbenah

Satu narasi yang terus bergema dalam audiensi ini adalah penegasan bahwa persoalan korupsi dalam pelaksanaan MBG tidak seharusnya menjadi kambing hitam untuk menghentikan program. Koordinator Aksi GASMEN, Fakhri, menyampaikan empat poin aspirasi utama: mendukung pemberantasan korupsi, mendukung keberlanjutan MBG bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia, siap mengawal pelaksanaan, serta mendukung penuh upaya pemerintah memberantas korupsi.

“Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program, perbaikan sistem menjadi solusinya, bukan penghentian program,” tegas Fakhri. Pandangan senada disampaikan peserta aksi Munif, yang juga menyoroti dampak jangka panjang program ini terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Saya yakin akan ada perubahan yang sangat drastis 10 hingga 20 tahun ke depan ketika gizi anak-anak kita diperbaiki,” ujar Munif.

Dari Anak-anak hingga Lapangan Kerja: MBG Lebih dari Sekadar Makan

Menariknya, audiensi ini juga membuka diskusi lebih luas soal efek berganda (multiplier effect) Program MBG. Dwiki, perwakilan dari Jakarta Utara, mengungkapkan bahwa anak-anak penerima manfaat MBG yang ia temui secara langsung memohon agar program tidak dihentikan. Rekannya, Prayoga, bahkan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dampak kesehatan peserta didik secara berkala.

Lebih jauh, Dwiki mengusulkan agar penyerapan tenaga kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Jakarta Utara ditingkatkan, sehingga manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh masyarakat yang mendapat peluang kerja.

Pemerintah Komit Perbaiki Sistem, Bukan Tutup Telinga

Merespons seluruh aspirasi yang masuk, Wamensesneg Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto lebih mengutamakan kerja nyata ketimbang pencitraan. “Presiden tidak terlalu suka mencari panggung, yang penting berbuat baik,” ujar Juri.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki standar dapur, standar pelayanan, kualitas menu, serta pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat secara berkelanjutan. Masyarakat juga diajak aktif mengawasi pelaksanaan MBG di lapangan dan melaporkan setiap permasalahan yang ditemukan.

Audiensi ini sejatinya menjadi cermin betapa Program MBG telah menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Di tengah derasnya kritik dan isu penyelewengan, ada jutaan anak di pelosok negeri yang berharap program ini tidak berhenti. Bagi mereka, MBG bukan sekadar kebijakan — melainkan harapan nyata akan masa depan yang lebih sehat.