BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan sepakat membentuk satuan tugas gabungan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas di Jakarta, Senin (27/10/2026).
Pemerintah Indonesia dan Singapura mengambil langkah strategis ini untuk merespons ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap menjadi isu lintas batas di kawasan Asia Tenggara setiap kali musim kemarau tiba. Keputusan tersebut dicapai setelah melalui serangkaian perundingan intensif antara pejabat tinggi kedua negara yang memfokuskan perhatian pada aspek pencegahan, penanggulangan darurat, serta penegakan hukum yang lebih transparan dan tegas terhadap para pelaku pembakaran.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa kedua negara berkomitmen penuh untuk membawa pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab ke meja hijau. Pendekatan lama dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi dampak perubahan iklim global yang kian eskalatif di kawasan regional.
Satuan tugas gabungan dibentuk khusus untuk memperkuat kerja sama penanganan kebakaran hutan dan lahan lintas batas secara terpadu.
Dalam kerangka kerja baru ini, satgas tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api di lapangan, tetapi juga memperluas mandatnya hingga menyeret korporasi maupun perorangan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Otoritas kedua negara sepakat untuk melakukan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara, termasuk untuk menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan karhutla.
“Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas untuk memperkuat upaya bersama menangani kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya.”
— Arrmanatha Nasir
Singapura yang kerap menjadi pihak terdampak secara langsung oleh kiriman asap menyatakan komitmen penuh untuk memberikan dukungan teknologi pemantauan satelit serta berbagi data intelijen lingkungan. Data penginderaan jauh beresolusi tinggi tersebut akan disandingkan langsung dengan sistem pengawasan darat yang dioperasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia guna mempercepat proses pembuktian di pengadilan.
Di tingkat operasional, satuan tugas ini mengintegrasikan sistem peringatan dini milik Indonesia dengan pusat analisis cuaca regional di Singapura. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas waktu tanggap darurat yang selama ini sering terkendala oleh birokrasi dan keterbatasan informasi geografis di wilayah-wilayah terpencil yang rawan terbakar.
“Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas negara untuk menindak korporasi pembakar lahan.”
— Vivian Balakrishnan
Selain penegakan hukum yang ketat, pemerintah kedua negara juga menaruh perhatian besar pada pendekatan pencegahan berbasis masyarakat desa. Program desa mandiri peduli api akan mendapatkan tambahan alokasi sumber daya dan pelatihan teknis agar para petani lokal dapat mengelola lahan tanpa harus menggunakan metode pembakaran tradisional.
Kerja sama bilateral ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca nasional yang bersumber dari kerusakan lahan gambut dan hutan. Tekanan internasional terhadap isu lingkungan menuntut pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan tindakan nyata yang dapat diverifikasi oleh negara-negara tetangga di bawah kerangka kerja ASEAN.
