BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Partai NasDem menyampaikan tanggapan tegas melalui Bendahara Umum Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, untuk merespons ajakan Partai Keadilan Sejahtera terkait wacana pembahasan polemik bukti ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut mencuat setelah PKS melontarkan usulan agar partai-partai politik di parlemen membuka ruang dialog dan menjalin komunikasi lintas fraksi guna menindaklanjuti dinamika seputar dokumen akademik yang terus menjadi perbincangan publik. Menanggapi manuver politik tersebut, NasDem menegaskan bahwa partainya belum mengambil langkah institusional apa pun karena masih menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi partai.
“Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ahmad Sahroni saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Partai NasDem menyatakan belum ada arahan dari Ketua Umum Surya Paloh terkait ajakan PKS untuk membahas polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Lebih lanjut, Sahroni menegaskan bahwa partainya saat ini memilih untuk bersikap kooperatif dengan menghormati serta menyusuri setiap tahapan dan aturan main yang berlaku di parlemen. Ia menambahkan bahwa fungsionaris partai diminta untuk tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan mengawal program-program strategis nasional.
“Kita ngikutin mekanisme saja.”
— Ahmad Sahroni
Di sisi lain, PKS memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh diabaikan, sehingga komunikasi lintas fraksi dinilai penting untuk menjawab berbagai keraguan di tengah masyarakat. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilaporkan terbuka dengan ajakan dialog tersebut, menciptakan perbedaan respons yang cukup mencolok di antara partai-partai politik di Senayan dalam menyikapi isu yang melibatkan lingkaran kekuasaan eksekutif.
