BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama dua setengah jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Langkah politik yang diambil Gibran ini muncul di tengah dinamika isu terkait keabsahan dokumen pendidikan serta tekanan politik yang intensif di lingkungan parlemen. Dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak hanya mengutarakan keinginan untuk mundur, tetapi juga meminta kesempatan kepada kepala negara agar dapat membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.
- Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Pertemuan empat mata antara kedua pemimpin tersebut berlangsung selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan.
- Presiden Prabowo belum memberikan persetujuan resmi dan memilih memberikan saran-saran dalam diskusi tersebut.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam keterangan persnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah menerima penyampaian niat tersebut. Menurutnya, presiden tidak serta merta menolak, melainkan memberikan masukan mendalam kepada wakilnya mengenai langkah yang akan diambil.
“Namun di dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran,”
— Prasetyo Hadi
Hingga saat ini, pihak Istana menegaskan bahwa meski ada dinamika politik yang berkembang, pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh jajaran kabinet tetap fokus menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh isu pergantian kepemimpinan di tingkat wakil presiden. Meski niat tersebut telah disampaikan, Gibran dilaporkan masih menjalankan aktivitas kedinasannya seperti biasa.
“Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas.”
— Prasetyo Hadi
Mekanisme pengunduran diri seorang wakil presiden di Indonesia diatur secara ketat dalam konstitusi. Jika seseorang berhenti dari jabatannya, presiden harus mengusulkan dua calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini dipastikan akan melibatkan koordinasi panjang dengan partai politik pengusung dan koalisi pendukung pemerintah di parlemen.
Pertemuan tertutup yang membahas masa depan kepemimpinan nasional tersebut berlangsung selama 2,5 jam di kompleks Istana Kepresidenan.
Pengamat politik menilai langkah ini berpotensi mengubah peta kekuatan koalisi pendukung pemerintah jika benar-benar terealisasi. Sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju dikabarkan mulai melakukan konsolidasi internal untuk mengantisipasi skenario politik ke depan. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Gibran mengenai kapan surat pengunduran diri secara administratif akan diajukan ke lembaga legislatif.
Pemerintah berjanji akan menjaga transparansi selama proses transisi berlangsung guna meredam spekulasi publik. Stabilitas keamanan nasional dipastikan tetap terjaga di bawah kendali aparat penegak hukum, sementara fokus utama pemerintah tetap pada keberlanjutan program pembangunan nasional yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan peristiwa konstitusional langka yang memerlukan prosedur hukum ketat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Publik kini menanti langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh Gibran terkait pembuktian dokumen pendidikannya. Di sisi lain, Istana Kepresidenan terus memantau situasi politik agar tidak mengganggu pelayanan publik serta stabilitas ekonomi nasional yang saat ini tengah menjadi perhatian utama para investor.
