BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihak Istana Kepresidenan menghormati sepenuhnya langkah Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (10/11/2026).
Dinamika politik di kompleks parlemen Senayan meningkat setelah sejumlah anggota legislatif lintas fraksi mulai menandatangani usulan pengajuan mekanisme tersebut guna menindaklanjuti perdebatan mengenai keabsahan ijazah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah meminta kesempatan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keaslian dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah memandang instrumen pengawasan tertinggi tersebut sebagai bagian dari mekanisme tata kelola ketatanegaraan yang sah. Pemerintah memilih untuk bersikap kooperatif dan tidak melakukan intervensi terhadap proses politik yang sedang berjalan di lembaga legislatif.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas nasional di tengah bergulirnya usulan pengawasan parlemen.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai bahwa penggunaan mekanisme tersebut merupakan langkah rasional untuk menyikapi persoalan yang menyita perhatian publik. Di sisi lain, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebutkan bahwa proses tersebut masih dalam tahap finalisasi untuk menguji sistem hukum di Indonesia.
“Pemerintah menghormati seluruh proses konstitusional yang berjalan di parlemen terkait dinamika politik yang terjadi saat ini.”
— Hasan Nasbi
Pihak Istana memastikan bahwa seluruh dokumen administratif pencalonan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum sebelumnya telah melalui prosedur verifikasi ketat oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemerintah berharap agar seluruh rangkaian proses politik maupun hukum dapat diselesaikan secara objektif demi menjaga kepentingan nasional.
“Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR merupakan langkah paling rasional, efektif, dan efisien.”
— Andreas Hugo Pareira
Pimpinan DPR menyatakan bahwa laporan mengenai usulan resmi tersebut akan segera diproses sesuai dengan tata tertib persidangan setelah masa reses berakhir. Seluruh pihak diimbau untuk menyikapi perkembangan situasi dengan kepala dingin demi menjaga persatuan bangsa.
