BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan aktivitas kenegaraan dan berkantor seperti biasa di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, meskipun telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto menyusul dinamika putusan hukum terkait dokumen pendidikannya, Selasa (10/11/2026).
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di lingkungan Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus menjalankan agenda pelayanan publik dan roda pemerintahan berjalan normal tanpa gangguan administratif yang berarti di tengah sorotan publik yang berkembang.
Aktivitas harian di lingkungan Istana Wakil Presiden terpantau kondusif dengan seluruh pejabat tinggi menjalankan tugas pelayanan publik.
Pemerintah menyatakan bahwa dinamika komunikasi antara presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari sistem presidensial, sementara proses administrasi kenegaraan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jajaran birokrasi berkomitmen menjaga kesinambungan program pembangunan nasional dan memastikan tidak ada kekosongan koordinasi antarlembaga eksekutif.
“Ya, perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, pemerintah tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.”
— Prasetyo Hadi
Sejumlah partai politik pengusung turut memberikan tanggapan beragam terhadap dinamika politik nasional yang menghangat belakangan ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa posisi kepemimpinan eksekutif saat ini masih berjalan sesuai koridor konstitusional yang sah di tengah berbagai wacana yang berkembang di parlemen.
“Mas Gibran masih menjabat sebagai wapres dan menjalankan tugas konstitusionalnya.”
— Puan Maharani
Masyarakat diimbau agar tetap tenang, menyaring informasi dari sumber resmi, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi. Aparat keamanan bersama kementerian terkait terus mengawal stabilitas nasional demi kelancaran roda pemerintahan dan perekonomian.
