HomeDPRD KaltaraNasir Siap Kawal Aspirasi Infrastruktur Warga Nunukan Lewat Koordinasi Pemerintah

Nasir Siap Kawal Aspirasi Infrastruktur Warga Nunukan Lewat Koordinasi Pemerintah

NUNUKAN – Persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Nunukan. Namun, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kerap menjadi tantangan dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan di lingkungan warga.

Hal tersebut mengemuka dalam reses kedua Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan, Kelurahan Nunukan Timur, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah peserta menyampaikan aspirasi berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Masyarakat berharap berbagai kebutuhan pembangunan dapat diperjuangkan melalui wakil rakyat, termasuk persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.

Menanggapi aspirasi itu, Nasir memahami bahwa masyarakat pada dasarnya tidak terlalu mempersoalkan pembagian urusan pemerintahan. Bagi warga, kebutuhan infrastruktur yang mereka gunakan sehari-hari harus mendapatkan penanganan.

“Masyarakat sering tidak memahami apakah jalan yang mereka gunakan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten. Yang mereka tahu, jalan itu dibutuhkan dan harus diperbaiki. Di sinilah pemerintah harus membangun koordinasi yang baik agar kebutuhan rakyat tidak terabaikan hanya karena persoalan pembagian kewenangan,” ungkap Nasir.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara itu menjelaskan, pembagian kewenangan pemerintahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Meski demikian, ia menilai hal tersebut tidak seharusnya membuat aspirasi masyarakat berhenti tanpa tindak lanjut.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu diperkuat agar kebutuhan pembangunan yang disampaikan warga dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang.

“Kalau itu kewenangan provinsi, kita perjuangkan di provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, kita dorong dan komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Intinya, jangan sampai aspirasi masyarakat berhenti hanya karena persoalan kewenangan,” tegasnya.

Nasir menambahkan, reses merupakan salah satu kesempatan bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

Aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah sesuai kewenangan serta ketentuan penganggaran.

Ia berharap komunikasi antarpemerintah dapat berjalan lebih efektif sehingga kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan.

Terlebih, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, penentuan prioritas pembangunan harus dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!