TANJUNG SELOR – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) yang mencapai 5,51 persen pada Triwulan III 2026 menjadi salah satu indikator dalam pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mempertimbangkan tingkat inflasi tahunan yang tercatat sebesar 2,56 persen untuk periode September 2025 hingga September 2026.
Data tersebut menjadi bagian dari dasar pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan UMP Kaltara 2027 sebesar Rp4.027.901.
Pembahasan berlangsung dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan penetapan kebijakan pengupahan tidak dilakukan hanya dengan melihat satu indikator. Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ketenagakerjaan, kemampuan dunia usaha, serta daya beli pekerja.
“Pemerintah bersama unsur akademisi senantiasa berada di tengah untuk menjembatani berbagai pandangan. Acuan utama kita tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, data ekonomi dari BPS, serta pertimbangan teknis lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam proses pembahasan UMP Kaltara 2027, nilai koefisien alfa ditetapkan sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.
Sementara itu, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara Tahun 2026 tercatat sebesar Rp5.198.544. Dengan UMP 2027 sebesar Rp4.027.901, nilai tersebut telah mencapai 77,48 persen dari KHL.
Zainal menegaskan, kebijakan pengupahan harus tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.
Pemerintah ingin memastikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin Kalimantan Utara tidak hanya tumbuh dari sisi investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
