HomeKaltaraBulunganUMP dan UMSP Kaltara 2027 Ditetapkan, Zainal Minta Pengusaha Patuh dan Buruh...

UMP dan UMSP Kaltara 2027 Ditetapkan, Zainal Minta Pengusaha Patuh dan Buruh Jaga Komunikasi

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mengingatkan seluruh pengusaha agar mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 yang telah disepakati.

Ia juga meminta pekerja dan serikat pekerja terus menjaga komunikasi dengan pihak perusahaan demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Pesan tersebut disampaikan setelah penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027 dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Dalam keputusan tersebut, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Sementara UMSP diberlakukan untuk tiga sektor, yakni pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, serta minyak bumi dan gas alam Rp4.070.174.

Zainal mengatakan, penetapan kebijakan pengupahan telah melalui pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Ia berharap keputusan tersebut dapat diterima dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan oleh seluruh pihak.

“Kepada para pengusaha, saya mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara kepada pekerja, buruh, serta serikat pekerja dan serikat buruh, Zainal meminta agar komunikasi dengan perusahaan terus dijaga.

Menurutnya, hubungan yang konstruktif antara pekerja dan pengusaha menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kaltara.

“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” katanya.

Zainal menegaskan, pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan investasi maupun pembangunan fisik. Namun, harus mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat.

Ia pun mengapresiasi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja, APINDO, akademisi, BPS, hingga pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan.

Menurutnya, kebersamaan, komunikasi, dan kondusivitas hubungan industrial harus terus dijaga untuk mendukung kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kaltara.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!