TANJUNG SELOR – Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum menjadi salah satu aspek yang terus menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, menegaskan perusahaan tidak diperbolehkan membayar pekerja dengan upah di bawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan menjadi bagian dari tugas Disnakertrans untuk memastikan norma ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan, termasuk dalam hal pemenuhan hak pekerja terkait pengupahan.
“Dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan, salah satu yang diperiksa adalah masalah upah. Yang jelas, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” tegasnya. Jumat (20/11/26)
Asnawi menjelaskan, ketentuan upah minimum juga memiliki tingkatan. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Begitu pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang ditetapkan lebih tinggi dari UMP sesuai ketentuan.
Ia menambahkan, penetapan kebijakan pengupahan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Karena itu, pemerintah mengambil posisi sebagai penengah dalam pembahasan yang melibatkan unsur pekerja dan pengusaha.
“Serikat pekerja tentu menginginkan upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pemerintah berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut,” ungkapnya.
Menurut Asnawi, keterlibatan berbagai unsur dalam Dewan Pengupahan menjadi bagian penting untuk menghasilkan kebijakan yang memperhatikan perlindungan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Dengan adanya pengawasan ketenagakerjaan, Disnakertrans berharap perusahaan dapat menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku.
