NUNUKAN – Penguatan ekonomi keluarga menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menggelar kegiatan reses bersama komunitas majelis taklim di kediamannya, Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan.
Dalam pertemuan reses titik ketiga tersebut, Nasir mengajak masyarakat, khususnya para jamaah majelis taklim, untuk tidak hanya menjadikan komunitas keagamaan sebagai tempat memperdalam ilmu agama dan mempererat silaturahmi, tetapi juga sebagai wadah membangun kemandirian ekonomi.
Kegiatan yang dihadiri jamaah laki-laki dan perempuan itu berlangsung dalam suasana akrab. Berbagai persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan pengembangan usaha kecil, akses bantuan pemerintah, bantuan peternakan hingga dukungan terhadap kegiatan majelis taklim.
Nasir menilai, komunitas majelis taklim memiliki modal sosial yang kuat untuk dikembangkan menjadi kekuatan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, hubungan persaudaraan, kebersamaan dan rasa saling percaya di antara jamaah dapat menjadi fondasi untuk membangun kegiatan ekonomi produktif.
“Majelis taklim jangan hanya menjadi tempat berkumpul dan memperdalam ilmu agama, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk saling menguatkan, membantu, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut sejumlah peserta menyampaikan keinginan mengembangkan usaha yang selama ini telah dijalankan. Bahkan, ada yang menanyakan mekanisme pembentukan kelompok usaha agar dapat mengakses program bantuan pemerintah.
Nasir menilai semangat tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemauan untuk berusaha harus diberikan ruang dan kemudahan, termasuk dalam memperoleh informasi mengenai program pemberdayaan ekonomi.
Ia juga mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten agar memperkuat pendampingan kepada masyarakat, sehingga potensi usaha yang dimiliki warga dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Jangan biarkan masyarakat kebingungan sendiri ketika ingin membentuk kelompok usaha. Kalau mereka belum tahu caranya, pemerintah harus membantu memberikan penjelasan dan pendampingan,” tegasnya.
Nasir menambahkan, pembangunan masyarakat tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan keluarga meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, penguatan nilai keagamaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemandirian ekonomi.
“Kita ingin umat ini kuat imannya, baik akhlaknya, erat persaudaraannya, dan mandiri ekonominya. Kalau kebersamaan dalam majelis taklim bisa kita kembangkan menjadi kekuatan saling membantu, manfaatnya akan semakin luas,” pungkasnya.
