BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan kunjungan kerja berupa studi tiru ke Provinsi Kalimantan Utara terkait penerapan pungutan Pajak Kendaraan di Atas Air untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, Jumat (23/10/2026).
Langkah strategis tersebut diambil oleh jajaran Pemprov NTT guna mengoptimalkan potensi ribuan kapal yang beroperasi di wilayah perairan kepulauan mereka. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma ini melibatkan tim teknis dan didukung oleh program SKALA untuk mempelajari tata cara pendataan, perhitungan, serta mekanisme pemungutan pajak yang telah lebih dulu sukses diterapkan di Kaltara.
Provinsi Kaltara sendiri tercatat sebagai pelopor nasional yang sukses menjalankan kebijakan fiskal tersebut untuk kapal berukuran di atas tujuh gros ton. Melalui regulasi yang matang, daerah utara Kalimantan itu berhasil menghimpun penerimaan kas daerah sebesar ratusan juta rupiah dari puluhan wajib pajak yang patuh.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pengalaman Kalimantan Utara sebagai rujukan utama untuk menggali potensi maritim yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menjelaskan bahwa kunjungan ini difokuskan untuk memahami aspek regulasi hingga pelaksanaan di lapangan agar dapat diadaptasi secara tepat di wilayah asalnya. Menurutnya, karakteristik geografis perairan yang luas menyimpan potensi besar yang harus dikelola dengan sistem yang transparan dan akuntabel.
“Kami dari NTT ke Kaltara, tujuan utamanya adalah ingin belajar bagaimana Provinsi Kaltara menerapkan aturan pungutan Pajak Kendaraan di Atas Air.”
— Johni Asadoma
Dalam kesempatan yang sama, Johni Asadoma juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor serta pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha menjadi kunci penting agar kebijakan baru ini tidak membebani masyarakat.
“Mulai dari aspek regulasi hingga pelaksanaan di lapangan akan kami pelajari agar optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perairan dapat segera terealisasi di NTT.”
— Johni Asadoma
Tim teknis Pemprov NTT bersama instansi terkait di Kaltara menggelar diskusi intensif di Swiss-Belhotel untuk membahas celah hukum, hambatan operasional, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pendataan objek pajak. Draf kebijakan baru ini nantinya akan segera disusun dan dikoordinasikan dengan DPRD serta kementerian terkait sebelum resmi diberlakukan.
