BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara resmi menyerahkan seluruh proses penegakan hukum terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia di kompleks parlemen, Jumat (06/11/2026).
Langkah tegas ini diambil oleh pimpinan legislatif guna memastikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian tersebut berjalan melalui jalur hukum formal yang objektif. Perkara intersepsi komunikasi tidak sah ini belakangan menjadi sorotan tajam publik lantaran dinilai mencederai privasi warga negara sekaligus mengancam keamanan komunikasi strategis pejabat tinggi negara di tengah dinamika politik nasional.
Menurut Dasco, lembaganya tidak akan melakukan intervensi apa pun terhadap proses penyidikan yang sedang berjalan di korps bhayangkara. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh serta instrumen teknis yang memadai untuk membongkar motif dan jejaring di balik tindakan melanggar hukum tersebut secara transparan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian.”
— Sufmi Dasco Ahmad
Di samping menyerahkan penanganan perkara ke ranah hukum, pimpinan dewan juga meminta Komisi III DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Langkah pengawasan ini diperlukan guna mengawal jalannya proses penyidikan agar tetap profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik tanpa adanya intervensi politik dari pihak mana pun.
Kasus spionase terselubung ini mencuat setelah terindikasi adanya kebocoran informasi rahasia yang diperoleh melalui intersepsi tanpa izin terhadap komunikasi para pejabat tinggi. Kondisi tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar sistem enkripsi dan proteksi data komunikasi di lingkungan pemerintahan dievaluasi secara menyeluruh demi mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian.”
— Sufmi Dasco Ahmad
Hingga kini, penyidik kepolisian dikabarkan masih mendalami laporan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti digital serta meminta keterangan dari para ahli telematika. Penelusuran difokuskan pada perangkat komunikasi yang menjadi target serta identifikasi pihak-pihak yang memesan atau mengeksekusi tindakan penyadapan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
