BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan rasa sakit hati dan kemarahan mendalam saat kedua orang tuanya, terutama almarhumah ibundanya, Hj. Sujiatmi Notomiharjo, turut terseret dalam polemik tudingan ijazah palsu. Momen yang paling membekas dan menyayat hati ini terjadi ketika rombongan yang dipimpin oleh Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mendatangi makam ibundanya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (05/11/2026).
Jokowi mengaku tidak dapat mentoleransi serangan yang bersifat personal dan menyerang kehormatan keluarganya, terlebih kepada sosok ibunya yang telah meninggal dunia. “Saya bisa menerima kritik soal kebijakan, tapi menyerang kehormatan ibu saya, apalagi soal makam, itu luka yang tidak bisa saya toleransi lagi,” ujar Jokowi dengan nada tegas namun sarat emosi.
Serangan yang menyasar ranah keluarga, terutama makam ibunda, disebut Jokowi sebagai momen paling menyakitkan sepanjang karier politiknya.
Polemik ini bermula dari unggahan Dokter Tifa di media sosial yang mempertanyakan keabsahan data keluarga Presiden ke-7 RI tersebut. Salah satu poin yang paling memicu kemarahan adalah tuduhan mengenai pemalsuan identitas yang dikaitkan dengan makam ibunda Jokowi di Solo. Tindakan mendatangi makam seorang ibu yang telah wafat, di mana ia tidak dapat lagi membela diri, dinilai oleh Jokowi sebagai bentuk pelanggaran etika dan nilai kemanusiaan yang sangat serius. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut sangat melukai perasaannya.
Dalam persidangan yang berlangsung, Jokowi menghadirkan bukti-bukti berupa ijazah pendidikan dari SD hingga S1, serta tangkapan layar unggahan terdakwa yang dianggap mengandung unsur penghasutan. Kehadirannya di pengadilan bukan hanya untuk meluruskan fakta, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera agar ruang digital tidak terus menerus diisi dengan fitnah yang tidak berdasar. “Kebebasan berpendapat seharusnya tidak dibarengi dengan penyebaran informasi palsu yang merugikan pihak lain secara pribadi,” tegasnya.
Dokter Tifa, melalui kuasa hukumnya, berupaya mengarahkan pembelaan dengan menyatakan bahwa unggahannya adalah bentuk kritik sosial dan analisis kritis terhadap data publik. Namun, hakim ketua mempertanyakan relevansi antara kritik kebijakan dengan narasi spesifik mengenai makam yang dianggap sangat sensitif. Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mencakup pasal penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan dan pencemaran nama baik.
Jokowi juga menyoroti dampak psikologis yang dirasakan oleh anggota keluarganya yang lain, termasuk anak-anak dan cucu-cucunya, yang merasa terganggu dengan narasi-narasi tersebut. Serangan personal ini dinilainya tidak hanya menyasar dirinya sebagai individu, tetapi juga berusaha menghancurkan martabat keluarga besar Notomihardjo.
- Presiden Joko Widodo merasa sangat sakit hati dan marah ketika kedua orang tuanya, khususnya almarhumah ibunya, menjadi sasaran dalam polemik tudingan ijazah palsu.
- Kemarahan Jokowi dipicu oleh kedatangan rombongan Roy Suryo dan Dokter Tifa ke makam ibundanya di Karanganyar, Jawa Tengah, yang dianggap melampaui batas etika.
- Dalam persidangan, Jokowi memberikan kesaksian dan menghadirkan bukti-bukti untuk meluruskan fakta serta memberikan efek jera terhadap penyebaran fitnah di ruang digital.
Peristiwa ini menjadi sorotan luas karena mempertemukan seorang tokoh publik dengan pengkritik yang kerap menggunakan platform media sosial. Pengamat hukum menilai kasus ini akan menjadi preseden penting dalam penanganan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik di Indonesia. Bagi Jokowi, langkah hukum ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral kepada mendiang ibundanya, dengan harapan majelis hakim dapat memutuskan perkara ini seadil-adilnya.
Pihak Dokter Tifa berencana menghadirkan ahli bahasa dan ahli hukum pidana untuk membuktikan bahwa unggahannya tidak memenuhi unsur pidana. Sidang ini mencerminkan ketegangan antara batasan kebebasan berpendapat di era media sosial dengan perlindungan terhadap kehormatan individu dari serangan berita bohong. Keberadaan kelompok penekan yang terus menguji isu ini memperpanjang polarisasi publik terkait legitimasi personal seorang pemimpin nasional, dan momen persekusi narasi terhadap sang ibu diakui Jokowi sebagai luka emosional mendalam selama memimpin.
“Narasi yang dibangun para seteru politik sering kali mengaburkan batas antara kritik kebijakan kenegaraan dan serangan karakter personal yang menyasar lingkaran terdekat sang presiden.”
— Analis Politik
Dalam tradisi budaya Jawa dan masyarakat Indonesia pada umumnya, orang tua memiliki kedudukan spiritual dan emosional yang sangat luhur. Ketika pertarungan politik mengabaikan batas-batas tersebut dan mengeksploitasi ranah domestik, konflik yang tercipta bukan lagi sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan luka personal yang mendalam. Jokowi menegaskan bahwa tuduhan politik terhadap dirinya pribadi adalah hal biasa yang siap ia hadapi, namun penyerangan terhadap almarhumah ibunya adalah hal yang sulit diterima.
Klarifikasi institusional dari Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa resmi yang menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan dan telah dinyatakan lulus secara sah. Bukti-bukti administratif, foto kelulusan, serta kesaksian rekan angkatan telah dihadirkan untuk mematahkan tuduhan ijazah palsu. Namun, narasi keraguan terus direproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu, memperlihatkan fenomena politik era digital di mana rumor kerap kali lebih cepat menyebar daripada klarifikasi faktual.
Peristiwa penelusuran hingga ke makam ibunda Jokowi menjadi pelajaran penting bagi perkembangan sosiologi politik di Indonesia, menandai perlunya pembatasan yang jelas antara kritik terhadap kinerja pejabat publik dan tindakan investigasi liar yang menerobos privasi keluarga serta kehormatan almarhumah. Penegakan etika dalam berpolitik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran kolektif elite dan masyarakat dalam menjaga batas-batas keadaban publik.
