BERANDANUSANTARA.CO.ID, PALANGKA RAYA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Region Kalimantan secara resmi mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka secara transparan daftar nama 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan investor asing, Kamis (12/11/2026).
Organisasi lingkungan tersebut menilai bahwa langkah pengungkapan identitas badan hukum ini sangat krusial agar masyarakat luas dapat mengawal proses penegakan hukum secara objektif. Bencana ekologis akibat pembakaran lahan gambut setiap tahunnya terus berulang dan menimbulkan kerugian masif terhadap kesehatan warga serta kelestarian lingkungan hidup di berbagai wilayah.
WALHI Region Kalimantan menuntut keterbukaan informasi agar penegakan hukum karhutla tidak terkesan tebang pilih dan hanya menyasar masyarakat kecil.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI menegaskan bahwa penyidik kepolisian tidak seharusnya menutupi identitas perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan ekologis skala masif tersebut. Pembukaan data ini dipandang penting demi memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan akuntabel.
“Penyidik kepolisian seharusnya tidak menutup-nutupi nama-nama badan usaha yang bertanggung jawab atas kerusakan ekologis berskala masif tersebut demi transparansi hukum.”
— Direktur Eksekutif WALHI
Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang melibatkan korporasi besar tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga memicu kabut asap pekat yang mengancam keselamatan jutaan warga. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga diingatkan agar tidak mengkriminalisasi peladang tradisional yang mengandalkan metode kearifan lokal.
“Transparansi identitas 20 korporasi tersangka karhutla menjadi ujian keseriusan aparat dalam menindak pemodal besar.”
— WALHI Region Kalimantan
Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal pengumuman nama-nama perusahaan tersebut ke publik. Masyarakat sipil terus mendesak agar penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan dapat berpihak pada keadilan lingkungan.
