BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules, membantah tegas kabar bahwa uang tunai sebesar Rp800 juta telah disita secara paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tangannya, usai menjalani pemeriksaan selama lima jam terkait kasus dugaan suap perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan PT Summarecon Agung di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Pemeriksaan intensif tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, di mana penyidik lembaga antirasuah melayangkan sebanyak 14 pertanyaan kepada Hercules. Pemanggilan ini dilakukan untuk mendalami aliran dana korporasi serta status uang ratusan juta rupiah yang diterima dari pihak pengembang swasta tersebut.
Di hadapan awak media usai pemeriksaan, Hercules menjelaskan bahwa uang tersebut murni diserahkan secara sukarela guna membantu proses penyidikan, bukan hasil sitaan paksa. Ia didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Agustinus Nahak, yang turut mempertegas posisi hukum kliennya dalam perkara ini.
Uang senilai Rp800 juta dari pihak Summarecon diserahkan secara sukarela untuk membantu proses penyidikan oleh penyidik KPK.
Hercules juga menyayangkan beredarnya narasi keliru di ruang publik yang menyebut uang itu dirampas dalam penggeledahan. Ia bahkan memperingatkan berbagai pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak berujung pada persoalan hukum.
“Kalian hati-hati, nanti kalian ada persoalan hukum kalian ditangkap semua loh, dan tidak lama kemudian, terjadilah OTT itu.”
— Hercules
Sementara itu, Agustinus Nahak selaku kuasa hukum menegaskan bahwa keberadaan uang tunai tersebut di tangan lembaga antirasuah murni berada dalam koridor inisiatif kliennya. Langkah kooperatif ini diambil untuk membuat terang benderang penanganan perkara yang tengah disorot publik.
“Uang tersebut kini berada di tangan KPK murni karena inisiatif kliennya guna membantu proses penyidikan.”
— Agustinus Nahak
Lembaga antirasuah sendiri terus mendalami tujuan pemberian dana dari korporasi pengembang tersebut guna memastikan ada atau tidaknya kaitannya dengan pengurusan HGB dan kasus suap yang merugikan proses administrasi pertanahan yang sah.
