HomeKaltaraBulunganUMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Naik dengan Pertimbangan Daya Beli dan...

UMP Kaltara 2027 Ditetapkan Rp4,02 Juta, Naik dengan Pertimbangan Daya Beli dan Ekonomi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901. Keputusan tersebut menjadi hasil pembahasan dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Penetapan UMP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta keberlangsungan dunia usaha di Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, mengatakan kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan iklim investasi di daerah.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memperhatikan kebutuhan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.

“Penetapan ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan secara matang. Kita ingin kebijakan pengupahan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Dalam proses pembahasan, Dewan Pengupahan memperhatikan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,51 persen, sedangkan inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.

Perhitungan UMP 2027 menggunakan formula upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam pembahasan tersebut, nilai koefisien alfa disepakati sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.

Besaran UMP 2027 tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara Tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp5.198.544.

Zainal berharap keputusan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Ia juga meminta agar pengusaha mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.

Ia menambahkan, kemajuan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!