BERANDANUSANTARA.CO.ID, PANDEGLANG — Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait bersama aparat penegak hukum memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Banten steril dan bebas dari segala aktivitas ekstraktif setelah isu rencana pertambangan memicu kekhawatiran luas di kalangan publik serta pemerhati lingkungan, Kamis (19/11/2026).
Kawasan konservasi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa tersebut memegang fungsi ekologis yang sangat vital sebagai rumah terakhir bagi populasi badak jawa yang kini berada di ambang kepunahan. Otoritas berwenang menyatakan bahwa tidak ada satu pun izin usaha pertambangan yang diterbitkan di zona inti maupun zona penyangga yang bersinggungan langsung dengan wilayah jelajah satwa dilindungi undang-undang.
Isu mengenai rencana pertambangan yang dikabarkan menyasar kawasan pelestarian alam ini sempat memicu perdebatan sengit di berbagai ruang publik. Sejumlah kalangan organisasi non-pemerintah mendesak transparansi tata ruang untuk memastikan kelestarian habitat satwa bercula satu tersebut tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Pemerintah memastikan tidak ada izin tambang yang diterbitkan di dalam kawasan suaka alam Ujung Kulon.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama instansi terkait menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemanfaatan ruang selalu melalui kajian lingkungan yang ketat dan terintegrasi dengan kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup.
“Pemerintah tetap memperkuat pelindungan habitat utama badak jawa di TNUK sehingga tidak akan ada pemindahan tanpa kajian tuntas dan komprehensif,”
— Hidayat
Status hukum kawasan seluas lebih dari seratus ribu hektar tersebut dilindungi secara ketat berdasarkan regulasi nasional mengenai konservasi sumber daya alam hayati. Selain itu, wilayah tersebut juga berstatus sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO yang menuntut standar pengelolaan tinggi dari pemerintah Indonesia di mata dunia internasional.
“Perlindungan terhadap satwa langka tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam,”
— Kementerian ESDM
Upaya pengamanan kawasan kini terus dioptimalkan melalui patroli berkala, pemanfaatan teknologi pemantauan menggunakan kamera pengintai, serta pelibatan aktif masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan penyangga hutan hujan dataran rendah tersebut.
