HomeDPRD KaltaraEfisiensi Pangkas Anggaran Beasiswa Kaltara, Rahman Berharap Kembali Rp15 Miliar

Efisiensi Pangkas Anggaran Beasiswa Kaltara, Rahman Berharap Kembali Rp15 Miliar

TARAKAN – Penurunan alokasi anggaran beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi Rp5 miliar pada 2026 menjadi salah satu perhatian Anggota DPRD Kaltara, Rahman.

Persoalan tersebut turut disampaikan Rahman saat melaksanakan kegiatan reses di lima titik wilayah Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan itu, berbagai aspirasi masyarakat dihimpun, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan hingga bantuan perlengkapan bagi nelayan.

Rahman menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap kemampuan pemerintah provinsi dalam mengakomodasi usulan masyarakat. Terlebih, setiap program yang diusulkan harus disesuaikan dengan pembagian kewenangan pemerintah.

Menurutnya, sejumlah aspirasi warga di Pulau Sebatik belum dapat ditindaklanjuti melalui anggaran provinsi karena berada di luar kewenangan Pemprov Kaltara.

“Sejak adanya efisiensi anggaran, setiap usulan kegiatan yang diajukan ke provinsi harus sesuai dengan kewenangan provinsi. Karena itu, ada sejumlah aspirasi masyarakat yang belum bisa diakomodasi,” jelasnya.

Selain infrastruktur, kebutuhan nelayan juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses tersebut. Khususnya petani rumput laut yang mengharapkan dukungan berupa tali dan pelampung untuk menunjang aktivitas usaha mereka.

Rahman menyebutkan, bantuan bagi sektor perikanan dan kelautan tersebut masih memungkinkan diperjuangkan melalui pemerintah provinsi karena sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Di sisi lain, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat. Rahman mengungkapkan, anggaran beasiswa Pemprov Kaltara mengalami penurunan cukup besar akibat kebijakan efisiensi.

Pada 2025, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran beasiswa sebesar Rp15 miliar. Namun, pada 2026 jumlah tersebut berkurang menjadi Rp5 miliar.

Ia berharap alokasi anggaran beasiswa dapat kembali ditingkatkan pada 2027 sehingga kesempatan masyarakat untuk memperoleh bantuan pendidikan semakin luas.

“Untuk tahun ini karena efisiensi anggaran, yang sebelumnya pada 2025 dianggarkan Rp15 miliar, sekarang hanya Rp5 miliar. Kami berharap pada 2027 nanti anggarannya bisa kembali seperti sebelumnya,” ungkapnya.

Rahman juga meminta masyarakat memahami adanya perubahan mekanisme dalam memperjuangkan aspirasi melalui lembaga legislatif. Menurutnya, tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Ia mengakui, selama ini sebagian masyarakat memiliki anggapan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat langsung diwujudkan.

Namun, kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat proses pengusulan dan realisasi program harus lebih selektif.

“Dulu masyarakat menganggap setiap usulan DPRD bisa dikerjakan. Tetapi dengan kondisi efisiensi seperti sekarang, tentu tidak bisa lagi seperti itu,” pungkasnya.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!