TANJUNG SELOR – Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggenjot realisasi penyerapan anggaran menjelang akhir 2026. Hingga pertengahan November, serapan anggaran tercatat mencapai 73,6 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat minimal 80 persen, bahkan diupayakan menembus 90 persen hingga tutup tahun.
Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara, H. Mohammad Pandi, menyatakan optimistis target tersebut dapat tercapai. Pasalnya, masih terdapat sejumlah agenda dan kegiatan kedewanan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun.
Menurutnya, seluruh program yang telah masuk dalam rencana kerja DPRD Kaltara 2026 terus didorong agar dapat direalisasikan sesuai jadwal.
“Target kita bisa di atas 80 atau 90 persen. Hal ini sejalan dengan rencana kerja DPRD Kaltara tahun 2026,” kata Pandi kepada media, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap realisasi tahun ini setidaknya dapat menyamai capaian pada 2025. Sebab, pada tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD Kaltara berhasil membukukan penyerapan anggaran di atas 90 persen.
“Pencapaian itu diharapkan sama dengan serapan tahun kemarin yang pencapaiannya juga di atas 90 persen,” ujarnya.
Pandi menjelaskan, sejauh ini pelaksanaan berbagai kegiatan kedewanan maupun pemenuhan fasilitas pendukung telah berjalan dengan baik. Karena itu, sisa waktu hingga penghujung tahun akan dimanfaatkan untuk menuntaskan agenda yang telah direncanakan.
Ia menegaskan, upaya meningkatkan serapan anggaran tidak semata-mata mengejar capaian secara administratif. Namun, yang lebih penting adalah memastikan setiap program terlaksana dan mampu menunjang kelancaran tugas serta fungsi DPRD.
Terkait komposisi belanja, Pandi menyebut anggaran pegawai masih menjadi salah satu komponen dengan porsi terbesar. Di dalamnya termasuk pemenuhan hak keuangan anggota DPRD, seperti gaji dan tunjangan.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung berbagai agenda kedewanan, mulai dari kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), hingga pembentukan panitia khusus (pansus).
Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, pihaknya berharap seluruh agenda dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan realisasi anggaran hingga akhir 2026.
