HomeDPRD KaltaraKomisi IV DPRD Kaltara Minta Regulasi Bantuan Bencana Dipermudah

Komisi IV DPRD Kaltara Minta Regulasi Bantuan Bencana Dipermudah

TARAKAN – Penanganan bencana di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait mekanisme administrasi dan kewenangan penyaluran bantuan. Regulasi yang terlalu rumit dikhawatirkan menghambat kecepatan pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Provinsi Kaltara saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/26). Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menggali berbagai kendala sekaligus mengevaluasi koordinasi penanganan bencana di daerah.

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, bersama sejumlah anggota, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Siti Laela, mengapresiasi kesigapan jajaran BPBD dalam menangani berbagai kejadian bencana. Mulai dari kebakaran hingga tanah longsor yang dipicu kondisi alam dan cuaca.

Namun, politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa kecepatan petugas di lapangan perlu didukung regulasi dan mekanisme administrasi yang tidak berbelit-belit. Sebab, dalam situasi darurat, masyarakat membutuhkan penanganan dan bantuan secepat mungkin.

Menurutnya, karakteristik geografis Kaltara serta kondisi alam yang dinamis membuat potensi bencana sulit diprediksi. Karena itu, pemerintah harus memiliki pola penanganan yang responsif agar tidak terkendala persoalan birokrasi ketika musibah terjadi.

“Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar Siti Laela.

Dia juga menyoroti persoalan batas kewenangan dan ketentuan administrasi yang terkadang membuat pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis ketika ingin memberikan bantuan secara langsung.

Siti Laela mengaku, persoalan tersebut turut menjadi perhatiannya setelah mengikuti kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Dalam kegiatan itu, dia menangkap adanya penekanan terhadap batas kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.

“Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.

Meski demikian, Siti Laela menegaskan persoalan regulasi tidak boleh mengurangi kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Menurutnya, diperlukan pemahaman dan koordinasi yang baik agar penyaluran bantuan tetap bisa dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

Dia mendorong adanya sinkronisasi antara BPBD Provinsi Kaltara dengan BPBD kabupaten/kota. Kejelasan mekanisme kerja sama dan pembagian kewenangan dinilai penting agar dukungan dari pemerintah provinsi dapat segera diberikan ketika daerah mengalami bencana.

“Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap koordinasi lintas pemerintahan semakin solid. Dengan mekanisme yang jelas dan komunikasi yang efektif, penanganan bencana diharapkan tidak terhambat persoalan birokrasi sehingga masyarakat terdampak bisa memperoleh bantuan secara cepat dan tepat.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!