TARAKAN – Kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, dalam upaya memperkuat penanganan bencana di daerah.
Menurutnya, diperlukan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar pelaksanaan penanggulangan bencana tidak berbenturan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikan Listiani saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV dipimpin Wakil Ketua Syamsuddin Arfah dan turut dihadiri sejumlah anggota, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, serta Rahman.
Kedatangan para legislator disambut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.
Listiani mengakui, memahami batas kewenangan menjadi hal penting bagi anggota legislatif, khususnya dalam menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, pihaknya sempat mengalami kebingungan mengenai langkah yang bisa dilakukan untuk membantu daerah, mengingat adanya aturan yang membatasi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” ungkap Listiani.
Namun, setelah memahami batasan tersebut, pihaknya justru perlu mencari ruang kontribusi yang tepat agar dukungan dari DPRD provinsi tetap dapat dirasakan pemerintah kabupaten/kota.
Karena itu, Listiani menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat. Dengan pembagian tugas yang terarah, dukungan pemerintah provinsi terhadap penanganan kebencanaan di daerah diharapkan bisa berjalan lebih efektif.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Kaltara berharap dapat memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi BPBD Tarakan. Hasil koordinasi tersebut diharapkan menjadi bahan bagi legislatif dalam mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana di Kaltara. (**)
