HomeDPRD KaltaraJalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Tarakan

Jalan Gajah Mada Tak Kunjung Diperbaiki, Yancong Minta Kewenangan Dikembalikan ke Tarakan

TARAKAN – Lambannya penanganan kerusakan Jalan Gajah Mada di Kota Tarakan mendapat sorotan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Yancong. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara segera merealisasikan perbaikan ruas jalan tersebut. Jika tidak mampu menangani, kewenangannya lebih baik dikembalikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Menurut Yancong, kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan akibat genangan air tidak boleh terus dibiarkan. Terlebih, ruas tersebut merupakan salah satu jalur utama yang memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari wajah Kota Tarakan.

Ia mengungkapkan, Komisi III DPRD Kaltara sebelumnya telah turun langsung meninjau kondisi jalan bersama Kepala Bidang Bina Marga DPUPR-PERKIM Kaltara, Erni. Dalam peninjauan itu, pihak dinas sempat menyampaikan rencana penanganan dalam waktu dekat.

Namun, hingga beberapa pekan setelah kunjungan tersebut, belum terlihat adanya pekerjaan perbaikan di lokasi. Padahal, DPRD telah menyatakan dukungan agar kerusakan jalan segera ditangani.

“Komisi III sudah kunjungi beberapa pekan lalu bersama dengan Kabid dari PU, Ibu Erni, Kabid Bina Marga. Disampaikan waktu itu dalam waktu dekat mereka akan melakukan kegiatan. Kami juga sudah menyampaikan men-support bahwa itu memang harus diperbaiki karena itu adalah wajah Kota Tarakan. Nah, sampai sekarang tidak ada tindakan,” kata Yancong.

Ia menyebut, persoalan Jalan Gajah Mada bukan kali pertama menjadi perhatian DPRD. Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan tersebut telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum, termasuk rapat-rapat resmi hingga rapat paripurna.

Kondisi ini membuat DPRD berada dalam posisi sulit karena aspirasi masyarakat sudah disampaikan, tetapi belum diikuti langkah konkret dari pemerintah provinsi.

Yancong juga menyinggung adanya informasi mengenai surat dari Pemkot Tarakan terkait pengembalian status jalan agar kembali menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Untuk memastikan informasi tersebut, dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara.

Namun, berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, Sekda disebut belum mengetahui keberadaan surat dimaksud.

“Ujung-ujungnya itu sekarang pemerintah kota menyampaikan surat pengembalian status jalan kembali menjadi kewenangan kota. Tapi kemarin saya sudah konfirmasi ke Pak Sekda, katanya surat itu juga belum Pak Sekda tahu,” jelasnya.

Bagi Yancong, kejelasan status kewenangan harus segera diselesaikan agar penanganan kerusakan tidak terus tertunda. Menurutnya, akan lebih baik jika tanggung jawab perbaikan diserahkan kembali kepada Pemkot Tarakan apabila Pemprov Kaltara memang tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar rencana perbaikan yang belum terealisasi. Jangan sampai persoalan kewenangan justru membuat kondisi infrastruktur semakin memburuk.

“Mestinya kan kalau memang suratnya itu memang ada provinsi tidak mampu untuk memberikan apa namanya jalan itu lebih baik, yang sekarang ya kembalikan saja daripada nggak mampu gitu,” tegasnya.(**)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!