TANJUNG SELOR – Persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan formulasi pengupahan, kenaikan kali ini mencapai sekitar 6,6 persen atau setara Rp200 ribu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara, H. Asnawi, mengatakan persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan periode 2025-2026 yang tercatat sebesar 5,4 persen.
Menurutnya, penentuan kenaikan upah minimum mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.
“Dalam formulasi penentuan upah ini ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks tertentu atau alfa. Itu yang menjadi salah satu dasar perhitungan kenaikan upah minimum,” jelasnya. Jumat (20/11/26)
Asnawi menyebutkan, rentang nilai alfa dalam formulasi pengupahan saat ini berada pada kisaran 0,5 hingga 1. Sementara itu, nilai alfa yang digunakan di Kaltara berada pada angka 0,75.
Ia menjelaskan, penentuan upah minimum juga mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak (KHL). Data terkait kebutuhan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Dewan Pengupahan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, UMP pada dasarnya mengacu pada kebutuhan pekerja lajang. Sementara KHL menggambarkan kebutuhan hidup satu keluarga yang terdiri dari empat orang, yakni suami, istri, dan dua anak.
“UMP itu standar kebutuhan untuk satu orang pekerja lajang, sedangkan KHL menggambarkan kebutuhan satu keluarga dengan dua anak. Pemerintah berupaya agar penetapan upah minimum bisa semakin mendekati kebutuhan hidup layak,” terangnya.
Lebih lanjut, Asnawi mengatakan pembahasan pengupahan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak.
Ia menegaskan, penentuan upah tidak bisa hanya mengakomodasi keinginan salah satu pihak, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha.
