TARAKAN – Penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur lingkungan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, masih menghadapi sejumlah kendala. Selain keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota turut menghambat realisasi sejumlah program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) daerah pemilihan (dapil) Kota Tarakan, Muhammad Hatta, saat menghadiri forum Teras Timur (Temu, Evaluasi, Rembug, Aksi, dan Solusi) di Kantor Kelurahan Mamburungan Timur, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Tarakan Timur Boby Deen Marten, Anggota DPRD Kota Tarakan Asrin Saleh, perangkat daerah, aparat keamanan, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta pengurus RT dan RW.
Dalam forum tersebut, Hatta mengungkapkan bahwa sejumlah kebutuhan infrastruktur masyarakat sebenarnya telah diperjuangkan melalui usulan anggaran pada 2025. Di antaranya penanganan banjir di tiga RT dengan usulan anggaran Rp1 miliar serta pembangunan akses jalan di RT 3 menuju pemakaman yang digunakan warga dari lima RT, yakni RT 1, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 11.
Bahkan, usulan tersebut telah melalui tahapan peninjauan dan pengukuran bersama dinas terkait serta konsultan. Namun, realisasinya belum dapat dilanjutkan lantaran terbentur kebijakan efisiensi anggaran dan persoalan kewenangan.
“Yang sangat berdampak bagi kami di provinsi ini adalah persoalan kewenangan. Itu menjadi persoalan utamanya,” ungkap Hatta.
Ia menjelaskan, sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang disampaikan masyarakat di dapilnya justru masuk dalam ranah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Kondisi ini membuat ruang intervensi anggaran dari pemerintah provinsi menjadi terbatas.
Bahkan, program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltara untuk kegiatan fisik infrastruktur dipastikan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
“Untuk kegiatan kami yang ada di provinsi, pokok-pokok pikiran itu tidak bisa dilaksanakan untuk 2026, bahkan sampai 2027,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Meski demikian, Hatta menyebut masih terdapat peluang memperjuangkan bantuan yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan fisik infrastruktur. Beberapa di antaranya bantuan untuk rumah ibadah dan kelompok tani.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung dampak keterbatasan keuangan daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut memengaruhi sejumlah program pelayanan masyarakat, termasuk alokasi beasiswa dan bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Di luar persoalan anggaran, Hatta turut meminta perhatian terhadap kondisi lingkungan di sekitar Mamburungan Timur. Ia menyoroti dampak genangan saat hujan yang dirasakan warga RT 9 dan RT 10, persoalan debu jalan, hingga perubahan kondisi sungai yang diduga mengalami penyempitan akibat sedimentasi dan aktivitas di kawasan sekitarnya.
Menurutnya, kondisi aliran sungai perlu ditinjau langsung untuk mengetahui penyebab berkurangnya kapasitas aliran air. Ia menilai sedimentasi yang menutup bagian sungai menjadi salah satu persoalan yang tidak boleh diabaikan.
“Sehingga itu perlu diperhatikan. Nanti mungkin ada waktunya kita pergi ke sana melihat. Orang-orang tua kita yang dulu-dulu saya kira tahu berapa lebar sesungguhnya sungai itu. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi karena tertutup sedimentasi,” ujarnya.
Hatta menegaskan, perubahan kondisi sungai yang berpotensi menghambat kelancaran aliran air harus menjadi perhatian bersama. Ia juga meminta perusahaan yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut turut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Itu yang menyebabkan tidak lancarnya air. Sehingga itu menjadi catatan penting untuk perusahaan harus bertanggung jawab,” pungkasnya.(**)
