HomeDPRD KaltaraPeralatan dan Anggaran BPBD Tarakan Terbatas, DPRD Kaltara Siapkan Bantuan

Peralatan dan Anggaran BPBD Tarakan Terbatas, DPRD Kaltara Siapkan Bantuan

TARAKAN – Kesiapan penanganan bencana di Kota Tarakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar. Keterbatasan anggaran, minimnya peralatan operasional, serta kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala yang memengaruhi optimalisasi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di lapangan.

Kondisi tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tarakan, Hari Wijaya Putra, saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Kantor BPBD Tarakan, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Hari memaparkan berbagai tantangan yang harus dihadapi jajarannya dalam mengantisipasi maupun menangani potensi bencana. Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, pohon tumbang, banjir hingga tanah longsor.

Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah turut berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan operasional BPBD. Padahal, kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam mempercepat respons ketika terjadi bencana.

Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah menjaga kesiapsiagaan personel, terutama dalam menghadapi ancaman karhutla. Hari menyebutkan, petugas BPBD disiagakan selama 24 jam untuk merespons laporan kejadian, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi seperti wilayah Amal.

Cuaca yang relatif mendukung dalam beberapa waktu terakhir memang membantu menekan potensi kejadian karhutla. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap peralatan penunjang dan logistik kebencanaan.

Hari berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat memberikan dukungan untuk membantu memenuhi kebutuhan BPBD Tarakan, sehingga penanganan bencana bisa berjalan lebih maksimal.

“Kami berharap dengan keterbatasan kondisi kami di BPBD Kota Tarakan, baik dari segi peralatan maupun pendanaan, ke depannya pihak provinsi melalui Komisi IV DPRD Kaltara dapat membantu mem-back up kebutuhan kami,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan BPBD Tarakan. Terutama menyangkut penguatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan personel, serta pemenuhan kebutuhan operasional.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi memiliki ruang untuk memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota melalui sejumlah mekanisme, di antaranya Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun hibah yang bersumber dari kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.

Syamsuddin mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Kaltara terkait mekanisme pemberian bantuan tersebut. Hasil komunikasi itu menunjukkan dukungan kepada daerah dimungkinkan selama mengikuti ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku.

“Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan pihak KPK bersama Pak Gubernur. Ternyata, boleh memberikan bantuan selama sifatnya Bankeu atau masuk di kegiatan OPD provinsi lalu dihibahkan ke kabupaten/kota,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi bantuan tetap membutuhkan proses administrasi yang tepat. Pengajuan resmi dari kepala daerah serta komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menjadi bagian penting agar dukungan tersebut dapat direalisasikan tanpa menimbulkan persoalan dalam pengelolaan anggaran.

Syamsuddin juga menyinggung prinsip kehati-hatian Pemkot Tarakan dalam menjalankan program pembangunan. Selama ini, pemerintah kota cenderung memastikan dana transfer benar-benar masuk ke kas daerah sebelum merealisasikan program yang telah direncanakan.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kaltara berencana mengagendakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan BPBD Provinsi Kaltara. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan BPBD Tarakan dengan peluang dukungan dari pemerintah provinsi.

Dengan demikian, penanganan persoalan kebencanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota, tetapi juga diperkuat melalui koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah.

“Nanti pada pertemuan berikutnya kami akan menghadirkan BPBD Provinsi supaya take and give-nya jelas untuk Tarakan. Untuk bantuan sangat bisa, tinggal menyesuaikan teknis dan komunikasi administrasinya saja,” pungkas Syamsuddin.(**)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!