BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Kaltara Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901 per bulan melalui sidang pleno yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat buruh untuk menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi regional, Jumat (20/11/2026).
Besaran angka pengupahan tersebut diputuskan setelah melalui serangkaian pembahasan panjang dan mendalam di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi. Kebijakan ini diambil guna merespons dinamika perekonomian serta melindungi taraf hidup para pekerja dari fluktuasi harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 sebesar Rp4.027.901 per bulan.
Dalam penjelasan resminya, struktur pengupahan yang baru ini dirancang agar tetap berimbang antara kepentingan buruh dan kemampuan finansial dunia usaha. Pemerintah daerah berupaya mencari titik temu yang adil agar kesejahteraan tenaga kerja meningkat tanpa membebani operasional perusahaan secara berlebihan.
“Keputusan krusial ini diambil guna merespons dinamika perekonomian regional serta menjaga daya beli para pekerja di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.”
— Zainal A Paliwang
Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta minyak dan gas alam yang cukup masif. Dengan ditetapkannya angka upah minimum ini, seluruh pelaku usaha di berbagai kabupaten dan kota dalam lingkup provinsi diwajibkan untuk mematuhinya mulai awal tahun depan tanpa terkecuali.
“Seluruh perusahaan di wilayah Kalimantan Utara wajib mematuhi ketentuan UMP terbaru terhitung mulai awal Januari tahun anggaran mendatang.”
— Dinas Tenaga Kerja
Bagi perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari standar minimum yang baru, aturan melarang keras untuk menurunkan atau mengurangi besaran hak pekerja tersebut. Ketentuan ini bersifat mutlak untuk melindungi tenaga kerja yang mengabdi di berbagai sektor industri.
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara menegaskan akan segera melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Langkah preventif ini dinilai penting untuk meminimalisasi potensi perselisihan hubungan industrial yang kerap muncul pasca-pengumuman kebijakan tahunan.
Selain itu, posko pengaduan khusus akan segera dibuka untuk menampung laporan dari para pekerja apabila menemukan perusahaan yang mangkir atau membayar di bawah standar baru. Sanksi administratif hingga pembekuan izin operasional disiapkan bagi badan usaha yang melanggar ketentuan tersebut.
