BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Pembentukan dewan tersebut menandai perluasan orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar RI 1 di hadapan ratusan kepala daerah yang hadir.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo. Kepala negara didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur BI Destry Damayanti.
Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Dia menyebut, pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai. “Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ucapnya.
Prabowo pun menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah. “Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” jelas Prabowo.
Kebijakan diperluas
Dalam laporannya, Menko Airlangga menyampaikan, perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Menurut dia, orientasi kebijakan ke depannya, diperluas untuk menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Menurut dia, keluarga menjadi titik perhatian karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, lanjut Airlangga, kebijakan diarahkan untuk melihat manfaat layanan dan program keuangan pada tingkat rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Airlangga turut melaporkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.
Dia menyampaikan, Presiden Prabowo menjadi ketua dewan dan Menko Perekonomian menjalankan tugas sebagai ketua harian. Jajaran pimpinan dewan turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan sejumlah menteri sebagai anggota.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi juga melaporkan, penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” katanya.
Dia menjelaskan, perkembangan tersebut terus dipantau setiap tahun. OJK, kata Friderica, juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Berdasarkan laporan yang Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” ucapnya.
