BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar guna menurunkan harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 11 hingga 13 persen untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Selasa (27/10/2026).
Langkah intervensi fiskal melalui anggaran negara ini dirancang untuk meredam tingginya biaya operasional maskapai komersial serta menjaga keterjangkauan tarif bagi warga yang ingin bepergian ke berbagai destinasi nusantara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa otoritas nasional telah merumuskan kebijakan khusus ini untuk menghadapi periode libur panjang yang secara tradisional ditandai oleh lonjakan pergerakan penumpang yang sangat signifikan di berbagai rute penerbangan dalam negeri.
| Komponen Kebijakan | Keterangan Resmi |
|---|---|
| Besaran Penurunan | 11 hingga 13 persen |
| Periode Pemberlakuan | Nataru 2026-2027 |
| Total Anggaran | Rp722 miliar |
Alokasi dana sebesar ratusan miliar rupiah tersebut dialokasikan secara khusus untuk menanggung sebagian komponen biaya yang selama ini menjadi beban maskapai penerbangan, termasuk tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara, biaya navigasi penerbangan, serta penyesuaian harga bahan bakar jet.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menambahkan bahwa kebijakan penurunan harga tiket tersebut harus dikoordinasikan secara matang agar tetap memperhitungkan kesehatan finansial perusahaan aviasi yang melayani rute domestik.
“Kebijakan penurunan harga tiket ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa memperhitungkan kesehatan finansial maskapai penerbangan itu sendiri.”
— Agus Harimurti Yudhoyono
Koordinasi intensif juga dilakukan bersama PT Pertamina guna memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan bakar di berbagai bandara utama di seluruh wilayah nusantara, sehingga efisiensi biaya dapat langsung dinikmati oleh konsumen akhir.
Pemerintah berharap penurunan tarif ini dapat mendongkrak tingkat okupansi hotel dan kunjungan destinasi wisata unggulan di berbagai daerah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Sumatra Utara, yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi udara.
Otoritas terkait saat ini tengah memfinalisasi mekanisme teknis penyaluran dana subsidi tersebut agar dapat segera dieksekusi sebelum puncak arus libur akhir tahun dimulai, sementara masyarakat diimbau untuk memantau informasi resmi dari instansi terkait.
