BERANDANUSANTARA.CO.ID, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mematangkan langkah strategis untuk memastikan program nasional Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh anak usia sekolah, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, serta kawasan perbatasan negara, Selasa (27/10/2026).
Perluasan akses ini menjadi prioritas mengingat tantangan geografis yang cukup kompleks di wilayah utara Pulau Kalimantan tersebut, yang membutuhkan skema distribusi logistik dan tata kelola yang tidak biasa dibandingkan daerah perkotaan. Dalam berbagai kesempatan, jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara menegaskan bahwa program nasional ini tidak boleh hanya dinikmati oleh siswa yang bersekolah di pusat kota atau ibu kota kabupaten semata.
Anak-anak di pulau-pulau terluar dan dataran tinggi perbatasan juga memiliki hak yang sama atas asupan gizi yang layak guna mendukung proses tumbuh kembang serta daya tangkap belajar mereka di ruang-ruang kelas. Tantangan utama yang dihadapi di lapangan berkaitan erat dengan infrastruktur perhubungan darat dan sungai.
Sejumlah wilayah di perbatasan Kabupaten Nunukan dan Malinau, misalnya, hanya dapat diakses menggunakan transportasi sungai dengan jeram yang cukup berat, atau bahkan harus diterbangkan menggunakan pesawat perintis berbadan kecil karena ketiadaan jalan darat yang layak. Kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di kawasan tropis ini juga menjadi variabel penentu kelancaran pasokan bahan pangan segar seperti sayuran, daging, dan susu ke titik-titik distribusi terluar.
Pemerintah daerah merumuskan pola kerja sama lintas sektor termasuk melibatkan pihak TNI dan Polri untuk mendistribusikan logistik ke daerah isolasi.
Untuk mengatasi hambatan geografis tersebut, pemerintah daerah mulai merumuskan pola kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pihak TNI dan Polri yang memiliki armada operasional hingga ke pos-pos pengamanan perbatasan. Keterlibatan aparat keamanan ini dinilai sangat efektif karena mereka memiliki penguasaan medan yang baik serta sarana transportasi khusus yang mampu menembus daerah-daerah isolasi. Selain itu, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di sekitar lokasi sekolah sasaran juga digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang dalam penyediaan bahan baku lokal.
Pendekatan berbasis potensi pangan lokal menjadi salah satu pilar penting dalam desain operasional MBG di Kaltara. Alih-alih mendatangkan seluruh bahan makanan dari luar daerah yang justru akan membengkakkan biaya logistik dan menurunkan tingkat kesegaran bahan, pengelola program didorong untuk memberdayakan para petani, nelayan, dan peternak setempat. Langkah ini diyakini mampu menciptakan efek ganda, yakni selain memastikan ketercukupan gizi anak sekolah, juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat perdesaan di kawasan perbatasan.
Dari sisi tata kelola anggaran, pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan dana yang memadai dan tepat sasaran. Sinkronisasi data jumlah penerima manfaat dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas terus diperbarui secara berkala agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan alokasi bahan makanan di setiap dapur umum yang akan didirikan.
“Pemprov Kaltara terus berupaya mengoptimalkan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis dengan mendorong pola layanan sesuai kondisi geografis daerah, terutama di wilayah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan.”
— Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas pendingin untuk penyimpanan bahan pangan di beberapa titik pedalaman, para petugas gizi di tingkat puskesmas dan kecamatan telah disiapkan untuk memberikan pendampingan teknis. Mereka bertanggung jawab memastikan standar higienitas dan kandungan gizi setiap paket makanan yang disajikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Keberhasilan uji coba di beberapa titik percontohan menunjukkan bahwa antusiasme para siswa dan orang tua sangat tinggi. Banyak dari mereka yang menyambut baik kehadiran program ini karena dapat meringankan beban pengeluaran harian keluarga sekaligus memastikan anak-anak mereka mendapatkan makanan yang sehat dan seimbang selama berada di lingkungan sekolah.
“Anak-anak di daerah perbatasan dan pedalaman berhak mendapatkan asupan gizi yang setara untuk mendukung masa depan generasi bangsa.”
— Pejabat Pemprov Kaltara
Ke depan, Pemprov Kaltara menargetkan seluruh satuan pendidikan di wilayah 3T sudah terintegrasi secara bertahap dalam skema distribusi MBG. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memetakan kendala teknis di lapangan, mulai dari ketepatan waktu pengiriman, variasi menu yang disesuaikan dengan selera lokal, hingga akuntabilitas pelaporan keuangan dari setiap satuan pelayanan yang dibentuk di tingkat akar rumput.
