BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Badan Gizi Nasional menyusun formulasi khusus untuk memperluas pelibatan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok bahan makanan program Makan Bergizi Gratis demi menggerakkan ekonomi kerakyatan secara nasional, Senin (26/10/2026).
Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan bahwa program prioritas nasional tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ganda yang signifikan bagi perekonomian domestik di tingkat akar rumput. Pemerintah menegaskan bahwa sektor usaha kerakyatan harus menjadi pilar utama penyediaan komoditas harian.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa lembaganya tengah menggodok aturan agar para pedagang dan produsen lokal dapat berpartisipasi secara maksimal sebagai pemasok di setiap dapur umum daerah, Senin (26/10/2026).
“Kementerian UMKM sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya.”
— Maman Abdurrahman
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah tercatat lebih dari 68 ribu pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menambahkan bahwa penataan internal terus dilakukan secara paralel untuk menyelaraskan standar operasional prosedur dengan kemampuan riil para produsen pangan lokal.
“Kami memastikan distribusi komoditas pangan terserap langsung dari petani, peternak, dan pedagang skala kecil.”
— Sudaryono
Pemerintah menargetkan agar regulasi dan petunjuk teknis mengenai pelibatan ini dapat segera rampung sehingga ekosistem penyediaan bahan makanan siap terintegrasi secara optimal dari hulu hingga hilir.
