BERANDANUSANTARA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan target ambisius dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mematok penyaluran kredit produktif bagi usaha rakyat hingga Rp400 triliun yang diarahkan kepada 28 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2027, Minggu (25/10/2026).
Kebijakan strategis tersebut dirancang untuk mendongkrak perekonomian dari lapisan paling bawah, yakni sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta rumah tangga produktif. Pemerintah menilai bahwa akses permodalan yang mudah dan terjangkau merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan kerja mandiri bagi masyarakat luas.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, kepala negara menegaskan bahwa lembaga keuangan negara dan perbankan nasional harus hadir secara nyata di tengah masyarakat. Penyaluran dana tersebut tidak boleh sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan harus terserap secara optimal oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan tambahan modal usaha.
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit produktif sebesar Rp400 triliun untuk menjangkau 28 juta keluarga pada 2027.
"Tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud. Saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun," kata Prabowo.
Target jutaan keluarga penerima ini menuntut kesiapan infrastruktur perbankan, khususnya bank-bank milik negara atau Himbara, serta lembaga pembiayaan mikro non-bank. Pendekatan jemput bola dan pendampingan intensif dinilai menjadi prasyarat mutlak agar dana yang digelontorkan tepat sasaran dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Koperasi dan UKM bersama jajaran kementerian terkait kini tengah merumuskan skema penyaluran yang lebih efisien dan ramah bagi pelaku usaha kecil. Skema tersebut mencakup simplifikasi persyaratan administrasi perbankan serta penurunan suku bunga pinjaman agar tidak memberatkan debitur pemula yang baru merintis usaha skala rumahan.
“Program ini diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau setara dengan 100 juta penduduk Indonesia.”
— Pemerintah
Selain aspek permodalan, pemerintah juga menekankan pentingnya program inkubasi dan pelatihan manajemen usaha bagi para penerima kredit. Dengan pendampingan yang komprehensif, setiap rupiah dari dana tersebut diharapkan mampu bertransformasi menjadi aset produktif yang mendatangkan pendapatan tetap bagi keluarga penerima.
Kalangan ekonom menilai langkah intervensi fiskal dan moneter melalui kredit mikro ini memiliki daya ungkit yang cukup kuat terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini akan semakin terkerek naik seiring meningkatnya kapasitas finansial masyarakat kelas bawah.
Kendati demikian, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya manajemen risiko yang ketat guna memitigasi potensi kredit macet di kemudian hari. Pengawasan berkala serta sistem jemput bola dalam penagihan dan konsultasi bisnis dipandang sebagai benteng pertahanan agar program ini tetap sehat secara fiskal dalam jangka panjang.
